JAKARTA, Beritalima.com– Gubernur Sumatera Utara, Letjen Pur Edy Rahmayadi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beserta rombongan mengatakan 30 persen sengketa tanah di wilayah yang dia pimpin selesai tahun ini.
Mantan Komandan Kostrad tersebut menerima kunjungan kerja Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti dan rombongan di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Rabu (16/9).
Pada kesempatan itu, Edy melaporkan beberapa hal yang menjadi pertanyaan LaNyalla dan sejumlah Senator yang ikut, salah satunya mengenai permasalahan pertanahan di Sumut. “Permasalahan pertanahan, baik HGU dan eks HGU dalam proses. Secepatnya, tahun ini kami targetkan 30 persen selesai,” ujar Edy didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah.
Terkait tanah Lapangan Udara Soewondo di eks Bandara Polonia Medan, yang juga ditanyakan LaNyalla, disampaikan Edy, sudah diputuskan untuk dipindah ke Kabupaten Langkat dan saat ini sedang dalam proses. “Sudah ada perintah untuk dipindah ke Kabupaten Langkat,” ungkap Edy.
Terkait upaya DPD RI untuk memasukkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dalam revisi UU No: 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Edy berharap dapat segera dilakukan. “Kita punya perkebunan yang luas, tetapi tidak mendapat apa-apa sama sekali, hanya mendapat pajak tanah,” kata dia.
Selain persoalan sengketa lahan dan tanah, LaNyalla juga menyinggung beberapa proyek strategis nasional di Sumatera Utara diantaranya Kaldera Toba, Rusunawa yang terintegrasi dengan KEK Sei Mangke, Kawasan Industri Kuala Tanjung, Jalur Kereta Api Siantar-Parapat, LRT Mebidang dan Kawasan Olahraga Terpadu Sumut Sport Center.
LaNyalla mendorong Pemprov Sumut mencari cara guna meningkatkan volume ekspor Kopi Sumut yang masih memiliki peluang pasar dari enam negara buyer, yakni AS, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Belanda dan China. “Setahu saya, mereka masih membutuhkan lebih dari yang selama ini dapat dipenuhi Sumut.” tukasnya.
Senator asal Sumut, Willem TP Simarmata meminta Pemprov Sumut meningkatkan perhatian kepada guru honorer, khususnya menyangkut penghasilan mereka yang masih jauh dari UMR. “Padahal mereka sudah mengabdi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Simarmata.
Menjawab hal itu, Edy mengungkapkan, pihaknya sudah berupaya, meski kemampuan APBD untuk pendidikan masih belum maksimal. Sejak 2019, pihaknya telah menaikkan gaji guru honorer SMA dan SMK dari semula Rp40 ribu/jam menjadi Rp90 ribu/jam. “Jadi kami harap guru honorer dapat gaji minimal sesuai UMR,” kata Edy seraya menambahkan adanya subsidi SPP bagi pelajar SMA/SMK sebesar Rp.50 ribu/bulan/siswa.
Terkait penanganan Covid-19, Senator Sumut lainnya, Badikenita Sitepu, mengingatkan pentingnya memperhatikan Pulaua Nias karena terbatasnya fasilitas kesehatan di pulau itu. Sebelumnya, nol kasus, minggu ini telah terkonfirmasi 106 positif Covid-19.
“Betul, karena itu kami membuka posko di sana, untuk melakukan isolasi pada orang yang datang dari luar Kepulauan Nias. Kami juga melakukan penyekatan, meski bukan PSBB, di Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang (Mebidang),” ungkap Edy.
Pemprov Sumut juga diingatkan untuk berupaya mencari terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat potensi penurunan pendapatan pemerintah dalam APBN, akibat target pajak yang tidak terpenuhi, sebagai dampak dari melambatnya ekonomi. “Ini menjadi masalah serius terhadap kemampuan transfer pusat ke daerah,” kata Alirman Sori, Senator asal Sumatera Barat.
LaNyalla, selain ditemani Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, juga didampingi empat Senator asal Sumatera Utara, Willem Simarmata, Dedi Iskandar Batubara, Muhammad Nuh dan Badikenita Sitepu, Fachrul Razi (Aceh) Alirman Sori (Sumatera Barat), Bustami Zainuddin (Lampung), Wa Ode Rabia Al Adawia (Sulawesi Tenggara), Sylviana Murni (DKI Jakarta) serta Rahmat Shah, mantan anggota DPD RI yang juga Ketua PMI Sumatera Utara. (akhir)
