JAKARTA, Beritalima.com– Dampak pandemi virus Corona (Covid-19) sangat diraskan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab itu, para pelaku UMKM perlu mendapat bantuan Pemerintah termasuk kalangan pengusaha mapan.
Hal itu dikatakan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika menjadi keynote speaker atau menjadi pembicara kunci dalam webinar (web seminar) yang digelar Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia (Hipmikimdo) di sela-sela reses di Jember, Jawa Timur, Jumat (23/7). Webinar mengangkat tema ‘Implementasi Kebijakan Keringanan Pajak Atas UMKM di Tengah Pandemi Covid-19’.
Senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur itu mengatakan, Pandemi Covid-19 bukan saja berdampak pada sektor ketahanan kesehatan nasional. Pandemi juga berimbas terhadap ketahanan ekonomi nasional dan masyarakat.
“Indonesia, seperti juga negara lain, mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi 2020 terkontraksi minus 2,07 persen. Hampir semua provinsi terkontraksi. Sektor investasi tahun 2020 juga belum mampu memulihkan ekonomi kita,” ucap LaNyalla.
Menurut dia, penyelesaian investasi di Indonesia banyak yang mangkrak. Kondisi tersebut belum bisa mendorong pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan seperti sebelum pandemi.
“Sebagai mantan Ketua Umum Kadin Provinsi, saya merasakan betul menjadi pengusaha UMKM saat ini tidaklah. Karena mayoritas mengandalkan transaksi langsung dalam sebuah market space atau pasar,” ucap dia.
Dikatakan, yang dialami pelaku UMKM saat ini sangat berbeda dengan krisis moneter melanda Indonesia 1998. Saat itu, krisis dialami sektor moneter dan perbankan.
Pasar tetap buka seperti biasa. Transaksi langsung tidak dibatasi. Pelaku UMKM masih bisa bertemu dengan pembeli.
“Itulah mengapa UMKM saat itu tetap survive. Namun, yang terjadi hari ini sangat berbeda. Pandemi ini memaksa pembatasan aktivitas pertemuan langsung dalam sebuah pasar. Apalagi kebijakan PPKM Darurat yang dilakukan mengatasi lonjakan kasus Corona, memaksa pasar dan pertokoan tutup atau dibatasi.”
Dnilai, keadaan ini memukul langsung pengusaha kecil dan menengah.
“Itulah mengapa pendekatan yang harus dilakukan berbeda. Pemerintah dan semua stakeholder, terutama Hipmikimdo juga harus melakukan pendekatan yang berbeda, untuk membantu meringankan beban, atau membantu agar pelaku UMKM tetap bisa hidup,” kata dia.
Menurut LaNyalla, setidaknya ada lima langkah yang harus menjadi prioritas Hipmikimdo membantu anggotanya.
Pertama, dengan cepat mendorong transformasi perpindahan pasar, dari market space menuju marketplace sehingga mau atau tidak, anggota harus masuk ke pasar online.
Langkah kedua, perkuat networking dengan perbankan sebagai sumber pendanaan karena ciri UMKM sebenarnya cukup cepat untuk melakukan recovery dan set up dengan sentuhan pendanaan yang terjangkau.
Langkah ketiga menjalin sinergi dengan perguruan tinggi untuk meminta bantuan pelatihan dan transfer pengetahuan tentang digitalisasi kepada para pengusaha kecil di masing-masing wilayah.
Langkah keempat, dukungan administrasi perizinan dan pendaftaran perusahaan di instansi terkait harus dibantu Hipmikimdo.
Dengan begitu, setiap anggota akan merasakan manfaat keberadaan Hipmikimdo.
Langkah kelima adalah akses seluas-luasnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diluncurkan Pemerintah.
“Dan, akses seluas-luasnya program-program terkait UMKM yang diluncurkan Kamar Dagang dan Industri di semua daerah di Indonesia,” tutur dia.
Dia menyoroti mengenai keringanan pajak yang diberikan pemerintah di beberapa sektor tertentu. Meski menilai salah satu program PEN imbas pandemi itu baik dan bermanfaat, LaNyalla melihat masih adanya kendala implementasi di lapangan.
“Pertanyaannya apa sudah bisa diakses semua pelaku yang seharusnya mendapat manfaat? Karena permasalahan ini sering saya temukan. “Saya sudah berkeliling Provinsi di Indonesia. Saya bertemu stakeholder di daerah, termasuk kalangan dunia usaha,” urai dia.
LaNyalla mengaku masih kerap mendapat aspirasi dari masyarakat di daerah yang belum mendapatkan manfaat langsung dari program PEN. Karena itu, dia berharap semua pihak berperan membantu pemerintah agar PEN tepat sasaran.
“Kita juga tidak boleh pesimis dengan keadaan pandemi ini. Vaksinasi nasional yang terus dipacu Presiden Jokowi perlu kita dukung sebagai jembatan menuju pemulihan ekonomi,” demikian AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (akhir)
