TANA TORAJA,beritalima.com-Dianggap tidak menepati janjinya kepada kontraktor,pihak rekanan akan turun ke jalan melakukan orasi bebas (demo) menuntut pihak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk menepati janjinya.
Padahal,antara rekanan dengan Pemerintah terkait sejumlah proyek belum terbayarkan telah dilakukan upaya mediasi yang difasilitasi lewat DPRD Tana Toraja.
Setelah adanya kesepakatan,proyek yang belum terbayar akan di bayarkan oleh Pemerintah awal bulan Mei 2017,namun kenyataannya pihak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kelihatannya membohongi rekanan tidak menepati janji mereka,dan hingga hari ini proyek yang telah dikerjakan rekanan belum terbayarkan.
Akibat belum terbayar sejumlah proyek,serta berlarut-larutnya pembayaran utang Pemda Tator,sedikitnya Rp.113 M utang yang harus Pemda Tator bayar pada rekanan proyek 2016 kemaren.Akibatnya,hal ini memaksa sejumlah rekanan turun kejalan, rencananya 16 Mei ini.
Langkah persuasif telah ditempuh oleh kontraktor,yang dimediasi DPRD Tator.Rupanya,kandas lagi,inilah memaksa mereka harus berorasi bebas turun kejalan.
Munculnya riak-riak rekanan tidak di bayar,rupanya persoalan ini merembet soal kinerja Nico-Victor dianggap gagal dalam penggunaan anggaran hingga beberapa program pemerintah tidak berjalan sesuai harapan masyarakat dan termasuk terkatung-katungnya pembayaran proyek 2016 akibat dinilai oleh rekanan buruknya kepemimpinan Nico-Victor.
“Jujur saja pak kondisi daerah ini sudah parah dengan pemerintahannya yang sekarang. Ini imbas dari kebijakan bupati yang berdampak sistemik. Bayangkan pak sampai uang kontraktor sebanyak itu tidak dibayar-bayar. Ini karena kelalaian bupati sendiri yang lambat penyerapan sehingga akhirnya anggaran proyek dari DAK Reguler itu kembali ke pusat,” ujar Sely Datu Linggi, Ketua GAPEKSINDO Tana Toraja, kepada wartamerdeka, di Cafe Dg Sidja, di kawasan Panakukang Mas, Sabtu (13/5/2017).
Sely menambahkan,merasa dirugikan pihaknya tidak tinggal diam,mereka bersama rekan-rekan yang seprofesinya akan melakukan aksi demo,menuntut Pemerintahan Nico-Victor untuk membayar utang Pemda kepada rekanan yang telah menyelesaikan proyeknya.
“Rencana semua elemen masyarakat Tana Toraja termasuk didalamnya teman-teman kontraktor akan turun menuntut pertanggungjawaban bupati atas kondisi daerah sekarang yang sangat memprihatinkan,” ungkap Sely.
Dikatakan, kondisi Tator sekarang di ujung tanduk, ekonomi sangat lesu. Daya beli masyarakat turun drastis. Juga pedagang kecil sampai besar kehilangan omset dan pendapatan. Begitu pula para tukang dan buru sudah tidak mampu membiayai hidupnya. Semua ini karena kebijakan bupati yang menunda dan tidak membayar rekanan yang selama ini menggerakkan roda ekonomi di Tator.
“Jangan menari-nari di atas penderitaan orang dan masa daerah ini harus hancur di tangan satu orang. Sadar atau tidak, bupati Nico harus tahu bahwa yang menggerakkan roda ekonomi di Toraja masih 80% APBD daerah. Kita belum bisa mengandalkan PAD seperti di Luwu Timur yang punya sumberdaya alam besar. Ini bupati dengan santainya hanya sibuk menikmati kekuasaan dengan segala fasilitas dan tidak punya kepedulian sama sekali, ” tutur Sely lagi.
Menurut pengusaha muda Toraja yang banyak berkiprah di luar Toraja ini, sebagai seorang bupati Nico seharusnya peka terhadap kondisi yang terjadi bukan sebaliknya.
“Dia selaku bupati seharusnya memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat dan bukan sebagai raja yang harus dilayani dan disanjung-sanjung. Kasihan harapan masyarakat… ternyata jauh panggang dari api,” bebernya.
Kapolres Tana Toraja, AKBP Arief Satriyo SIK, ketika dikonfirmasi via SMS dan WA malam ini, terkait benar tidaknya ada rencana demo dan sudah disampaikan ke pihak Polres, belum berhasil dihubungi. Bahkan sampai berita ini naik tayang.
(Tim)
