Catatan: Yousri Nur Raja Agam
MUNGKIN tidak kuat di desak terus dan menjadi pergunjingan panjang, akhirnya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dijadwalkan bakal melantik para pejabat definitif di jajaran Pemprov Jawa Timur.
Undangan untuk pelantikan, sudah beredar, Selasa malam, (27/7/2021), kepada Calon Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Acara pelantikan akan berlangsung secara virtual, Rabu, (28/7/2021) pukul 10.00 pagi.
Khofifah akan melantik para pejabat yang berada di kantor masing-masing. Sedangkan Khofifah melakukan pelantikan dari Gedung Negara Grahadi, di Jalan Gubernur Suryo 7, Surabaya.
Siapa saja para kepala OPD yang definitif yang akan menggantikan 20 OPD yang saat ini dipimpin Plt (Pelaksana Tugas), belum diketahui. Daftar lengkapnya ada di BKD (Badan Kepegawaian Daerah), namun tunggu saja nanti, ujar pejabat di BKD Jatim.
Kita selama ini tahu, beragam komentar dan polemik berkembang di lingkungan Pemprov Jatim. Suara Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, berulangkali menyoroti, lamanya kekosongan jabatan kepala OPD Jatim itu. Belum lagi, ulasan yang disampaikan Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen (Purn) Istu Hari Subagio. Tidak kalah keras adalah desakan tiga anggota Komisi A DPRD Jatim lainnya melalui mediamassa. Termasuk di Web resmi DPRD Jatim https//dprd jatimprov.go.id/.
Melihat knerja Pemprov Jatim dibawah komando Gubernur Khofifah yang dianggap lamban itu, membuat kalangan DPRD Jatim mulai hilang kesabaran.
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen Istu Hari Subagio, menyatakan heran. Sebab, ia mengaku tahapan penunjukan kepala OPD definitif tahapannya sudah selesai. Panitia seleksi (Pansel) telah melakukan fit and proper tes. Hanya saja, SKep gubernur hingga saat ini tak kunjung turun.
“Pansel sudah selesai, semua sudah selesai. Tinggal mengeluarkan SKep, ini ditunggu-tunggu atau barangkali ada yang ditunggu,” ujar politikus Partai Golkar saat dikonfirmasi, Selasa (27/7/2021).
Istu mengaku dalam rapat Banmus hari ini, pimpinan rapat sudah berjanji pimpinan DPRD Jatim akan meminta eksekutif segera membuat SKep. Bahkan Banmus DPRD Jatim akan mengawal penetapan kepala OPD definitif sehingga perkembangan sistem dan prosesnya bisa dipantau.
Mantan Pangdam Bukit Barisan ini, menegaskan, pengawalan proses penetapan kepala OPD definitif ini bertujuan untuk kebaikan bersama. Mengingat, legislatif mempunyai hak untuk mengoreksi dan memberi solusi kepada eksekutif karena menjadi mitra sejajar dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
Seperti diberitakan sabdanews.com, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah menambahkan, rapat Banmus DPRD Jatim tadi membahas persoalan beberapa dinas yang masih dipimpin oleh Plt. Maka, dewan mendorong agar eksekutif segera mendefinitifkan kepala OPD yang masih Plt.
Dediansyah menjelaskan, selain masalah Plt,
Pemprov Jatim sudah mendapatkan rapor merah dalam persoalan kinerja. Untuk itu, dalam menyelesaikan persoalan ini, pimpinan dewan akan memanggil eksekutif dalam waktu dekat.
Anggota Komisi A DPRD Jatim lainnya, Dr Freddy Poernomo, sebelumnya, juga sudah menyampaikan melalui media, agar Gubernur Khofifah, memperhatikan dampak, tidak definitifnya jabatan kepala OPD.
Politikus senior Partai Golkar ini, mengatakan, tersendatnya mutasi dan rotasi kepala OPD juga dapat menghambat regenersi pejabat ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Padahal, jumlah ASN yang memasuki purna tugas juga tak dapat dihindari seiring waktu berjalan.
Inilah rupanya yang membuat telinga Khofifah merah. Sertamerta, setelah mendengar bocoran rapat dewan, Selasa (27/7/2021) itu, Khofifah segera memerintahkan Plh Sekdaprov Hatim, Dr Heru Tjahjono untuk mempersiapkan upacara pelantikan bersama Baperjakat dan BKD Jatim. Sore itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Agung Subagyo, segera membuat Surat Undangan, via WA pdf. Aslinya, berupa fisik dengan amplop berwarna coklat, disusulkan.
Nah, siapa saja para pejabat eselon II yang menjadi Kepala OPD yang baru di jajaran Pemprov Jatim, tentu juga menarik untuk dilihat latar belakangnya.
Selamat, untuk pejabat eselon II yang baru di Pemprov Jatim. Sekaligus, selamat melaksanakan tugas sebagai pejabat definitif di OPD Jatim. (*)
