JAKARTA, Beritalima.com– Anak Buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar fokus menjalankan amanah konstitusi dan UUD 1945.
Hal tersebut diungkapkan wakil rakyat dari Dapil IX Provinsi Jawa Timur tersebut menanggapi adanya wacana terkait dengan penambahan jabatan presiden menjadi tiga periode dalam diskursus amandemen UUD.
“Presiden harus patuh dalam menjalankan konstitusi dan UU secara utuh, bukan sebaliknya. Dalam negara hukum tidak seorangpun ditoleransi untuk abai dan tidak patuh terhadap amanah Konstitusi dan UU, termasuk Presiden sekalipun. Untuk itu wacana perubahan periode jabatan Presiden menjadi tiga kali karena harus menyesuaikan dengan program presiden adalah pandangan yang sangat keliru dan bisa dianggap inkonstitusional” kata Didik
.
Diungkapkan pria bergelar doktor kelahiran Magetan, Jawa Timur, 21 Juni 1974 itu, sudah seharusnya presiden paham amanah konstitusi secara utuh, sehingga dalam mengemban amanah rakyat, presiden harus berpedoman dan memegang teguh Konstitusi agar tidak salah arah, bukan sebaliknya Konstitusi yang harus menyesuaikan kehendak kepala negara.
Sesuai konstitusi, kata pria berbintang Gemini dalam keterangan tertulis yang diterima Beritalima.com, presiden menjabat untuk masa lima tahun dan boleh dipilih kembali untuk ke dua kalinya.
Dalam logika tersebut, semestinya sejak awal presiden sadar harus membuat program prioritas selama lima tahun juga. Jangan sebaliknya, karena program prioritasnya tidak selesai dalam lima tahun, konstitusi harus diamandemen disesuaikan dengan kehendak presiden. “Jelas, ini cacat nalar dan logika dalam perspektif negara hukum,” terang Ketua Umum Karang Taruna ini.
Karena itu, Didik mengajak segenap pendukung dan rakyat Indonesia untuk mengawal dan mendukung setiap langkah presiden dalam menunaikan amanah rakyat dengan tetap memegang teguh dan memedomani konstitusi.
“Tidak perlu berwacana yang tidak logis. Konstitusi sudah mengatur, mari kita dukung presiden untuk menjalankan amanahnya secara konstitusional. Jangan mendorong wacana yang tidak sesuai dengan harapan rakyat dan bertentangan dengan konstitusi,” demikian Didik Mukrianto. (akhir)
