JAKARTA, beritalima.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi senyap tangkap tangan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar (Kemen PUPR). Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilakukan sore hingga malam tadi.
“Ya benar ada giat sore tadi, hingga malam ini di Jakarta sebagai bagian dari proses kroscek informasi masyarakat tentang terjadinya pemberian uang pada pejabat di Kementerian PUPR,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarie melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (28/12/2018).
Dari beberapa lokasi, diamankan 20 orang, yang terdiri dari pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan PPK sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan swasta dan pihak lain.
“Tim mengamankan barang bukti awal sebesar Rp 500 juta dan SGD25.000 serta satu kardus uang yang sedang dihitung,” ungkapnya.
Diduga praktik suap ini terkait dengan proyek penyediaan air minun di sejumlah daerah. “Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana,” tegasnya.
Saat ini tim perlu melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut. Sesuai KUHAP dalam waktu maksimal 24 jam akan ditentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan.
Sementara itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yakin menginformasikan bahwa, penangkapan oleh KPK terkait proyek air minum di daerah. Meski begitu pihaknya belum tahu detail mengenai siapa pihaknya yang terkena OTT tersebut.
“Info yang baru kami dapat, ada pegawai PU yang terkena OTT di bidang air minum. Siapa dan apa kami belum tahu. Pak Irjen sudah saya minta ke KPK untuk mengetahui apa kejadiannya, siapa orangnya, berapa orangnya,” ungkapnya. [Rr]
