PALEMBANG, BeritaLima.Com
Pengadaan Hosting dan Layanan Aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Dinas Pendidikan Provinsi sumatera Selatan kembali disoroti. Pasalnya, selain tidak adanya transparansi, pengadaan aplikasi tersebut juga diduga anggaran tidak sebanding dengan layanan aplikasi tersebut.
Koordinator Koalisi Pengaduan Masyarakat dan Kebijakan Publik
di Sumatera Selatan kembali jadi sorotan tajam. Koalisi Aktivis Pergerakan NJO bersama sejumlah organisasi masyarakat (ormas) mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait pelaksanaan SPMB yang dinilai tidak transparan. Jumat (23/05/2025)
Ir. Suparman menekankan jika tidak segera diatasi kondisi ini bisa memicu kesengsaraan masyarakat di provinsi sumatera selatan, apalagi pengumuman hasil seleksi dijadwalkan esok harinya.
“Kami meminta kepada pemerintah daerah melalui Komisi V untuk menunda proses pengumuman. karena
proses SPMB ini sampai ada formulasi sistem yang benar-benar adil dan bijak biar bisa diterima semua pihak. Tetapi. “Bila pengumuman tidak ditunda, seluruh elemen akan melakukan aksi besar-besaran mengepung kantor Diknas.” tegasnya.
“Kami juga menekankan bahwa perbaikan sistem ini harus melibatkan semua pihak, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga
masyarakat sebagai penerima langsung tegas suparman Romans.
Alhamdulillah Tanggapan dari Komisi V DPRD Sumsel disambut dan positif. Menurut Suparman, Komisi V dia tidak hanya memahami aspirasi yang disampaikan, Dia siap menindaklanjuti dengan langkah konkret paparnya.
“Komisi V bahkan meminta dukungan moral dari kami dan berjanji akan memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta klarifikasi. Tuntutan kami agar proses SPMB ini ditunda itu akan mereka Sampaikan,” pungkasnya.
( Nn)
