JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi VII DPR RI membidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ilmu Pengetahuan&Teknologi (Iptek) dan Lingkungan Hidup (LH), Dr H Mulyanto menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak serius melaksanakan program digitalisasi nozel Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Digitalisasi nozel adalah program penggantian alat salur BBM dari dispenser ke kendaraan, dari manual ke digital. Dengan nozel digital, BBM yang dikeluarkan dapat diketahui disalurkan ke kendaraan mana saja. Program digitalisasi nozel di 5.518 SPBU ditargetkan selesai 31 Desember 2018. Namun, faktanya, sampai pertengahn Juli 2020 baru terealisasi 31 persen. Padahal target tersebut sudah lima kali direvisi.
“Ini kan keterlaluan molornya. Pemerintahan Jokowi sepertinya tidak bersungguh-sungguh untuk menanggulangi masalah kebocoran BBM bersubsidi melalui penerapan digital nozel. Padahal kerugian negara akibat kebocoran migas diprediksi Pertamina mencapai Rp 30 triliun setiap tahun,” tegas Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan tersebut mengatakan, dalam lima kali revisi, program digitalisasi nozel ini ditargetkan tuntas Agustus 2020. Namun, melihat implementasinya di lapangan, baru 31 persen yang selesai.
Mulyanto memperkirakan target tersebut tidak akan selesai di bulan yang ditentukan. “Menurut saya sudah saatnya Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung ke masalah itu, karena ini simpul yang strategis untuk menekan kerugian negara karena kebocoran migas. Jangan sampai terkesan Pemerintah melakukan tindakan pembiaran terhadap oknum-oknum yang menikmati kebocoran BBM.”
Irjen Departemen Pertanian periode pertama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut menambahkan, di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) dimana keuangan negara semakin tertekan, Pemerintah perlu melakukan efisiensi keuangan, salah satunya dengan menanggulangi kebocoran BBM.
Pemerintahan Jokowi jangan anggap remeh program digitalisasi nozel ini. Dengan penggunaan nozel digital, Pemerintah dapat memantau efisiensi dan efektifitas penyaluran subsidi BBM yang nilainya sangat besar. “Pemerintah harus bertindak tegas, kalau memang serius. Tenggat waktu implementasi program tersebut kurang dari sebulan lagi. Kalau kemudian mundur lagi, patut diduga ada pihak tertentu di Pemerintah yang tidak ingin program ini terlaksana. Bisa jadi pihak tersebut bagian dari penikmat kebocoran anggaran subsidi BBM,” demikian Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS tersebut. (akhir)
