SURABAYA, beritalima.com – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ) Gubernur Tahun 2014-2018 dihadapan seluruh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Jatim di Gedung DPRD Jl. Indrapura, Surabaya, Senin (5/11).
Dalam penyampaiannya, Gubernur Soekarwo mengungkapkan bahwa LKPJ hari ini merupakan momen yang baik sebagai entitas pertanggungjawaban selama lima tahun masa bakti jabatannya terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan.
Gubernur Jatim yang sering disapa Pakde Karwo itu mengatakan, selama menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah terdapat beberapa hal yang belum dapat dicapai secara maksimal. Akan tetapi, pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada Pemprov Jatim melalui berbagai jenis penghargaan. Apalagi, tujuan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama lima tahun kepemimpiannnya terdapat capaian kinerja yang menunjukkan perbaikan dan banyaknya indikator yang sudah melampaui target.
Dari sebelas Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan di Jatim, delapan IKU secara konstan capaiannya berada diatas target. Diantaranya presentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, tingkat pengangguran terbuka, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks kepuasan masyarakat, indeks reformasi birokrasi dan indeks kesalehan sosial. Sedangkan tiga indikator lainnya, memiliki capaian fluktuatif, yakni presentasi pertumbuhan ekonomi, indeks gini dan indeks pemerataan pendapatan versi bank dunia.
Gubernur asal Madiun ini menjelaskan, bahwa pengelolaan keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari LPJ. Kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. Jatim dari tahun 2014-2018 terus mengalami penguatan.
Pada tahun 2014, APBD Jatim berkekuatan Rp. 19.58 trilyun lebih dan meningkat 13.59 persen di tahun 2015 menjadi Rp. 22.24 trilyun. Sedang Tahun 2016, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp. 23.92 trilyun lebih dan meningkat sebanyak 22.65 persen pada tahun 2017 menjadi Rp. 29.34 trilyun dan pada tahun 2018 menjadi Rp. 29.02 trilyun.
Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Prov. Jatim juga mengalami pertumbuhan. Tahun 2014, PAD Jatim mencapai Rp. 14,44 trillyun lebih dan meningkat 6,65 persen menjadi Rp. 15,40 trilyun lebih. Di tahun 2016, jumlahnya meningkat 3,14 persen menjadi Rp. 15,58 trilyun lebih. Sedangkan, pada tahun 2017 jumlahnya terus meningkat mencapai 9,07 persen yang berkekuatan Rp 17,32 trilyun. Sampai dengan semester I tahun 2018 PAD Prov. Jatim telah mencapai sebesar 8,49 trilyun lebih.
Pakde Karwo sapaan akrabnya menegaskan, perkembangan PDRB selama lima tahun (2014-2018) terus menunjukkan peningkatan, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).
Secara umum, pertumbuhan ekonomi Jatim mengalami fluktuatif pada tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 perekonomian Jatim tumbuh sebesar 5,86 persen dan pada tahun 2015 turun menjadi 5,44 persen. Pada tahun 2016 pertumbuhannya naik menjadi 5,57 persen, kemudian sedikit melambat di tahun 2017 menjadi 5,45 persen. Namun pada tahun 2018 sampai dengan triwulan II naik menjadi 5,52 persen. “Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Jatim selalu diatas rata rata pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Terkait IKU, Pakde Karwo menjelaskan, kalau presentase penduduk miskin, angka kemiskinan di Jatim selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2014, angka kemiskinan turun sebesar 12,28 persen dengan jumlah penduduk sebesar 4.748,42 jiwa. Pada tahun 2018 (Maret) jumlahnya turun signifikan menjadi 10,98 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.322,59 jiwa.
Dihadapan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Prov. Jatim, Pakde Karwo mendeskripsikan capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang mengalami peningkatan cukup baik. Tahun 2014, IKM Jatim mencapai 79,00 persen dan naik menjadi 80,00 persen di tahun 2015. Jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 81.00 persen pada tahun 2016. Sementara pada tahun 2017, IKM di Jatim meningkat menjadi 81.33 persen.
“Hal ini mencerminkan bahwa kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di Jatim secara baik, efisien dan efektif berbasis kebutuhan masyarakat. IKM ini jadi bukti bahwa masyarakat puas dengan kinerja DPRD sebagai penyambung lidah rakyat,” tegasnya.
Diakhir penyampaian nota penjelasan LKPJ, Pakde Karwo menyampaikan rasa terima kasih atas kerja bersama antara Pemprov Jatim dengan DPRD. Hubungan yang terjalin antara pemerintah dan DPRD Jatim sangar cair. Semua bekerja dengan komitmen kuat disertai saling kontrol dan evaluasi bersama.
“Banyak provinsi ingin belajar hubungan yang baik antara pemerintah dan DPRD di Jatim. Kami mengucapkan terima kasih atas kemitraan yang positif ini mulai di perencanaan hingga pelaksanaan evaluasi program kinerja di Pemprov Jatim,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Prov. Jatim. Kusnadi mengaku banyak kenangan dan kinerja dari Gubernur Jatim telah memberikan banyak manfaat besar khususnya dalam menyejahterakan masyarakat Jatim. Banyak program program yang selalu berhasil dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. “Kami atas nama pribadi dan lembaga mengucapkan terima kasih dan selamat atas dedikasinya dalam memimpin Prov. Jatim. Semoga hubungan yang baik ini bisa dilanjutkan pada kepemimpinan selanjutnya,” tutupnya. (rr).
