SIDOARJO, Beritalima.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Inspektorat menggelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Aula Lantai 5 Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Jl. Juanda No. 8, Sidoarjo, Kamis 25 September 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta seluruh anggota Komisi A DPRD provinsi Jawa Timur
Acara tersebut menghadirkan tiga narasumber utama. Ketiganya membawakan materi strategis terkait penguatan integritas, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta upaya kolektif dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi.
Para narasumber tersebut adalah Heny Shintawati, SE., M.Si., Ph.D (cand.) yang membawakan paparan mengenai pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik. Kemudian, Ir. H. Wahyudi T, MM., MT., IPM. ASEAN. Eng. dengan materi penguatan sistem pengawasan internal pemerintahan (APIP) di Jawa Timur. Sementara itu, Dr. Eko Supomo, SH., M.Si. yang membahas tentang sinergi pencegahan korupsi melalui penguatan kelembagaan dan masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Ir. H. Hendro Gunawan, MA, menegaskan pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam laporannya, Hendro menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi penting, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Adapun tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi, memperkuat komitmen integritas dalam pelaksanaan tugas, serta membangun sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan instansi terkait, pihak swasta, maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Melalui sinergi yang kuat, kita berharap upaya pencegahan korupsi di Jawa Timur dapat berjalan lebih efektif,” ujar Hendro.
Kegiatan ini diikuti sekitar Ratusan peserta, yang terdiri dari kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim, responden Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, hingga para ahli pembangunan integritas dan peningkatan layanan publik.
Hendro menambahkan bahwa pembiayaan kegiatan ini bersumber dari DPA Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Ia pun berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya integritas di birokrasi Jawa Timur.
“Semoga upaya ini membawa keberkahan dan memperkuat komitmen kita semua dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih,” ungkap Hendro.
Sedangkan pada Sambutannya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan bahwa upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan harus dilakukan secara konsisten, terukur, serta melibatkan semua pihak. Menurutnya, birokrasi tidak hanya dituntut bekerja sesuai prosedur, tetapi juga membangun budaya integritas agar pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam paparannya, Adhy menegaskan bahwa capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Jawa Timur telah menunjukkan perkembangan signifikan. Saat ini, nilai MCP Pemprov Jatim mencapai lebih dari 90 persen, melampaui rata-rata nasional.
Hal ini menandakan bahwa sistem birokrasi di Jawa Timur sudah mengarah pada tata kelola yang bersih dan akuntabel. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian angka bukan tujuan akhir, melainkan harus diwujudkan dalam kualitas pelayanan yang semakin baik dan responsif.
“Nilai MCP kita tinggi, tetapi masyarakat masih menilai ada celah dalam pelayanan publik. Artinya, kita harus terus memperbaiki respons, keterbukaan informasi, dan memastikan setiap kebijakan berdampak nyata bagi warga,” terang Adhy.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, aparat penegak hukum, serta masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan.
Menurutnya, pencegahan korupsi tidak cukup dengan aturan, tetapi harus menjadi gerakan bersama.
“Semua perangkat daerah harus menjadi role model integritas. Kalau pemimpin sudah memberikan teladan, maka birokrasi di bawahnya akan mengikuti,” tambahnya.
Adhy menuturkan, salah satu inovasi yang sedang dikembangkan Pemprov Jatim adalah aplikasi digital pengawasan yang memungkinkan publik memantau program dan anggaran pemerintah secara terbuka.
Dengan inovasi ini, setiap tahun masyarakat bisa melihat secara langsung kinerja perangkat daerah, termasuk capaian program yang dijalankan.
Selain itu, ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap layanan publik yang masih menimbulkan aduan masyarakat. Menurutnya, pelayanan pemerintah harus berbasis data akurat, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat.
“Kita tidak boleh hanya puas dengan capaian administrasi. Yang lebih penting adalah kepuasan dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Sekdaprov juga mengajak dunia pendidikan, media, dan organisasi masyarakat untuk aktif berkolaborasi mengawal jalannya pemerintahan. Dengan keterbukaan informasi dan budaya birokrasi yang bersih, Jawa Timur diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sistem pemerintahan yang berintegritas.
“Indeks dan penilaian hanyalah alat ukur. Yang paling utama adalah bagaimana inovasi dan kebijakan kita memberikan dampak nyata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat kepercayaan publik,” pungkas Adhy Karyono.(Yul)
