JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior yang juga ekonom, Dr Hj Anis Byarwati dipercaya sebagai Ketua bidang Ekonomi dan Keuangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) 2020-2025. Pelantikan dilakukan Ketua Majelis Syuro PKS, Dr Salim Segaf Al-Jufry pada Munas V yang di Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/11).
Mengawali tugas sebagai Ketua DPP PKS bidang Ekonomi&Keuangan, Anis menyampaikan rencana termasuk misi yang bakal dijalankannya pada bidang Bidang Ekonomi&Keuangan. “PKS sejatinya sudah punya pijakan yang kuat dengan posisi sebagai partai oposisi. PKS memiliki Platform,” kata Anis dalam keterangan pers yang diterima awak media, Senin (30/11) pagi.
Platform ini, lanjut anggota Komisi XI DPR RI itu, merupakan dokumen yang merefleksikan visi, misi, program serta sikap partai terhadap persoalan kebangsaan. “Platform PKS menjadi inspirasi dan motivasi utama dalam perumusan sikap dan kebijakan partai,” kata wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur tersebut.
Demikian juga, lanjut Anis di Bidang Ekonomi dan Keuangan, platform menjadi filosofi dasar semua kebijakan maupun program yang akan dirumuskan dan menjadi acuan dalam menentukan sikap terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga, setiap analisis kebijakan yang dilakukan bidang Ekonomi dan Keuangan DPP selalu merefleksikan ide dan gagasan yang terdapat dalam platform PKS ini secara kuat.
PKS mencita-citakan institusi ekonomi berkeadilan, yaitu ekonomi yang inklusif, bersifat egaliter, memberikan hak yang sama terhadap seluruh elemen masyarakat, ekonomi yang tidak elitis, tidak monolitis, tidak oligarki. “Ini adalah perekonomian yang dilandasi persaingan usaha yang sehat dan setara bagi seluruh pelaku usaha. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas,” jelas dia.
Pemegang gelar S3 Ekonomi Universitas Ailangga (Unair) Surabaya itu menegaskan, ekonomi berkeadilan yang tercantum dalam platform, mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis knowledge, menumbuhkan competitive advantage (keunggulan kompetitif) berdasarkan kelimpahan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia. “Bukan sekedar ekonomi berbasis sumber daya alam,” tambah Anis.
Karena itu, ekonomi berkeadilan ini mensyaratkan tumbuhnya Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang memiliki nilai tambah dan daya saing dari berbagai produk ekonomi nasional Indonesia. Semua itu terbingkai dalam sistem inovasi nasional. Tugas utama dari Bidang Ekonomi&Keuangan, jelas Anis, mewujudkan apa yang dicita-citakan PKS dalam platform tersebut.
Doktor ekonomi Islam ini juga menekankan program Bidang Ekonomi&Keuangan 2020-2025 yang dipimpinnya, dipastikan akan meneruskan apa yang sudah dikerjakan bidang Ekonomi dan Keuangan periode sebelumnya.
“Kesinambungan program harus dijaga, agar semakin memantapkan posisi PKS sebagai partai oposisi. Dan, yang juga penting, PKS harus memberikan alternatif pemikiran-pemikiran ekonomi yang tujuannya adalah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
