JAKARTA, Beritalima.com– Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz perlu melakukan kerjasama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mendeteksi dini teroris dan mencegah kejahatan lainnya yang kerap mengancam diberbagai wilayah di tanah air.
Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dimyati Natakusumah dalam merespons peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara beberapa hari lalu.
Dalam peristiwa yang merengut korban jiwa tersebut, pelaku mengenakan jaket ojek online dan menyusup masuk di tengah kerumunan pemohon SKCK. Karena itu, perlu kerja sama antara Idham sebagai Kapolri dengan Tito selaku Mendagri sehingga tugas itu bisa diteruskan ke jajaran di bawah mereka.
Dengan begitu, kata wakil rakyat dari Dapil Provinsi Banten ini, pemerintah daerah (pemda). Atas arahan Kemendagri, pemda dapat membuat aturan untuk mewajibkan pemasangan kamera CCTV bagi pihak yang memohonkan izin mendirikan bangunan.
“Saya menghimbau Kapolri dan Mendagri untuk kolaborasi membuat memorandum of understanding (MoU). Dan nanti Mendagri tindaklanjuti ke Pemda,” kata Dimyati.
Dimyati menilai, keberadaan kamera CCTV di tempat terbuka sangat penting untuk mendeteksi dan merekam peristiwa tindak pidana yang mungkin bisa terjadi. Nantinya, pihak yang memohon izin mendirikan bangunan dapat diwajibkan memasang CCTV di depan bangunan yang didirikannya tersebut.
“Kita meminta ada kerja sama. Jadi setiap orang yang minta izin mendirikan bangunan (IMB), baik itu pertokoan, industri, rumah, agar memasang CCTV. Jadi setiap perizinan wajib dia harus pasang di depannya,” ungkap laki-laki kelahiran Tangerang, 17 September 1966 tersebut.
Dikatakannya, CCTV itu sangat dibutuhkan di lokasi-lokasi vital untuk dapat melihat kejadian apa saja yang terjadi. “Ini sangat membantu. Kalau polisi yang memasang (CCTV) berapa biayanya? Karena itu, perlu bekerja sama. Tiap yang meminta izin wajib pasang CCTV. Nanti command center-nya ada di kecamatan dan dipadukan dengan kepolisian.”
Bupati Kabupaten Pandeglang dua periode tersebut mengatakan, kolaborasi konstruktif antara Polri, Kemendagri, dan Pemda ini sebagai early warning system untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik terorisme ataupun lainnya. (akhir)
