JAKARTA, Beritalima.com– Walau tidak berada dalam pemerintahan, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap mengawal dan menjaga Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar sukses, amanah dan adil dalam melaksanakan tugas negara, memiliki tanggung jawab untuk mamajukan bangsa dan negara serta mensejahterakan rakyatnya.
Target kami dari PKS, kata Dr H R Achmad Dimyati Natakusumah dalam keterangan tertulisnya melalui WhatsApp (WA) kepada Beritalima.com, Minggu (3/5) malam, kinerja dan hasil yang dicapai Pemerintahan Jokowi bagus untuk kepentingan rakyat.
“Kami bakal mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi bila kinerja dan hasil yang dicapai bagus. Sebaliknya, kami tidak henti-hentinya mengkritisi, mengingatkan dan memberi masukan Presiden Jokowi dalam mengelola Republik ini, agar Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan sejahtera,” kata Dimyati.
Kami berada di luar Pemerintahan atau oposisi merupakan penyeimbang. Kritikan-kritikan yang dilakukan bukan untuk mendiskriditkan Pemerintah. apalagi menjatuh Presiden. “Kami juga bukan kelompok yes man atau pemberi Asal Bapak Senang alias ABS. Keberadaan kami dari PKS untuk mendukung dan menguatkan Pemerintahan. Kami bakal mengapresiasi bila rencana, program dan aksi Presiden bagus.”
Namun, kami juga selalu mengingatkan dan mengkritisi bahkan ‘menegur’ bila ada sesuatu yang keliru dan merugikan keuangan negara dan bangsa. Intinya, kami mengawal agar Pak Jokowi sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan dalam memimpin negeri ini tidak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Sebagai oposisi, semua yang kami lakukan, ungkap Bupati Pandeglang, dua periode tersebut, murni mengawal dan cheks and balances mengawal roda Pemerintahan Jokowi. “Bila kami tidak diluar sebagai oposisi, siapa lagi mau menegur dan mengkritisi Presiden yang sedang berkuasa, apalagi sistem pemerintahan di Indonesia adalah Presidensial, dimana kekuasaan Presiden sebagai kepala negara sangat kuat. Karena sangat powerful dan kuat posisinya kemungkinan cenderung abuse of power dan misleading dalam kepemimpinannya sangat besar.”
Jadi, kami dari PKS, kata pemegang S3 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung ini, merasa perlu sebagai penyeimbang penguasa. “Kami bila tidak berkuasa, committed kami jadi oposisi yang bermartabat untuk rakyat indonesia, kami melihat saat ini Indonesia belum maju baru mimpi, bila kami dari PKS berkuasa Insya Allah Indonesia maju bukan hanya mimpi, semoga kami diberikan kesempatan untuk memajukan bangsa dan negara ini next. Namun, kami juga berharap Indonesia segera maju, walaupun kami diluar pemerintahan,” kata Dimyati.
Kenapa saat ini kami dari PKS, ungkap dia, perlu membantu Pak jokowi selaku presiden dari luar pemerintah sebagai oposisi, bila NKRI ini rusak dan hancur, kita semua akan merugi dan menyesal dikemudian hari baik yang ada di koalisi pemerintah maupun di oposisi.
Dan, bila terjadi sangat sulit dan lama untuk comeback, PKS selaku oposisi punya kewajiban yang sangat berat untuk terus mengawal Pemerintah yang sedang berkuasa saat ini, karena kami berjuang secara mandiri dan gotong royong kader diseluruh penjuru, berbeda dengan yang sedang berkuasa dan punya fasilitas dari negara.
Ketua Majelis Syuro PKS, Dr Habib Salim Segaf Aljufry yang juga sebagai pimpinan persatuan ulama dunia, selalu mendoakan bangsa dan negara ini berkah termasuk mendoakan pemimpin negeri. Habib rutin melaksanakan pengajian yang dilakukan setiap Selasa dengan nama Majelis Selasa di kediamannya. Beliau juga terus berdakwah keseluruh penjuru tanah air dan internasional.
Begitu juga Dr Sohibul Iman sebagai Presiden PKS. Karena begitu peduli, dia selalu selalu memberikan masukan tertulis secara terbuka langsung kepada Presiden Jokowi bila ada yang dirasakan tidak sesuai dalam melaksanakan pemerintahan ini, dan juga melalui medsos. Masukan itu sebagai bentuk persahabatan dan sumbangsih pemkiran dan solusi untuk bangsa dan negara.
Ketua, pimpinan maupun anggota Fraksi PKS di DPR melakukan checks and balances, komunikasi yang intensif dengan semua Fraksi dan semua pihak di parlemen dan para stakeholder serta mebuka jejaring aspirasi masyarakat (jaring asmara), serta menerima publik yang merasa didholimi dan dirugikan oleh kebijakan penguasa atau perusahaan, termasuk keluhan aparatur/petugas yang merasa tidak dapat keadilan dan kesejahteraan.
“Kami akan menolak usulan anggaran yang tidak terarah dan bermanfaat kepada rakyat. Kami pun mengawasi secara ketat kinerja pemerintahan dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan rencana, program dan juga kami terus mencermati peraturan perundang undangan jangan sampai merugikan agama, bangsa dan negara,” kata dia.
Walau kami hanya 50 orang dari 575 anggota DPR RI periode 2019-2024, kata Dimyati, kami tetap bersuara keras dan kritis terhadap Pemerintah. “Kami murni lillahi ta’ala. Tidak ingin mendapatkan sesuatu dari sang penguasa baik harta maupun tahta. Juga tidak ada sedikitpun mau menjatuhkan atau benci kepada Pak Jokowi sebagai Presiden RI. Malah kami mengawalnya secara konstitusional sampai dengan habis masa jabatannya sehingga menjaga tak ada masalah hukum dan sosial kemudian hari, baik sedang menjabat maupun setelah pensiun.
PKS bakal terus memberikan masukan dan kritik baik diminta maupun tidak diminta. PKS akan mendukung dan memperkuat yang sudah bagus. “Kami akan mengkritisi dan mengkoreksi yang tidak sesuai, sejalan dengan UU dan konstitusi. Tujuan kami, nusantara ini segera tinggal landas maju dan sejahtera sesuai harapan dan cita cita para ulama pejuang dan syuhada yang berjuang dengan jiwa dan raga melawan dan merebut dari penjajah dan memerdekakan mendirikan Republik Indonesia,” demikian Dr H R Achmad Dimyati Natakusumah. (akhir)
