Kuala Lumpur, beritalima.com| – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. M. Din Syamsuddin menyatakan, kerjasama bisnis internasional dalam dunia Islam, harus lebih inovatif dan inklusif.
Kerjasama yang dimaksud Din baik termasuk antar Pemerintah (Goverment to Government/G to G) maupun People to People (P to P), sehingga hasilnya dapat lebih dirasakan secara nyata.
Hal ini diutarakan Din pada Global Muslim Business Forum (GMBF) 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia (8/12). Forum diikuti sekitar 300 peserta dari manca negara terdiri pebisnis, penentu kebijakan, pengamat ekonomi, dan pemerduli ekonomi dan perdagangan Islam.
Forum menghadirkan antara lain Ketua Senat Pakistan/Mantan Perdana Menteri Pakistan Syed Yousaf Raza Gilani, Chairman of the Senate of Pakistan & Former Prime Minister, Pakistan, Utusan Khusus Pemerintah Kamboja ke OKI Neak Oknha Datok Othman Hassan, Gubernur Malaka Tun Seri Mulia Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam, Ketua Islamic Chamber of Commerce and Development Mr. Saleh Kamel, Ketua GMBF Dato Seri Mohammad Iqbal Rawther dan Tan Sri Michael Yeoh, serta para pelaku bisnis dari sejumlah negara Muslim.
Dalam presentasinya, Dia mengakui disclaimer, bukan pakar dan pelaku ekonomi dan bisnis, kecuali hanya ikut peduli terhadap perekonomian umat Islam. Sehingga mohon maaf pikirannya lebih sebagai refleksi keperdulian dari perkembangan dunia Islam kontemporer.
Ia menjelaskan sesungguhnya potensi ekonomi dunia Islam sangatlah besar, baik dari Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam yg dimiliki negara-negara Islam.
Namun, menurut Mantan Ketua Umum MUI Pusat ini, potensinya tak manifest antara lain karena rendahnya derajat bekerja sama, tidak memiliki strategi pertahanan diri (self defence mechanism) terhadap liberalisasi ekonomi global, dan rendahnya dukungan negara terhadap pemajuan perekonomian umat.
Maka, tambah Din, dunia Islam secara kolektif dan individual negara-negara Islam perlu mengembangkan strategi bisnis inovatif antara lain mengembangkan produk baru yant diperlukan pasar dan perdagangan antar negara atau daerah (inter states) dalam satu negara.
Hal ini dapat dilakukan dengan membuat data base dan analisa tentang supply and demand dan mengembangkan pola kemitraan atas dasar kerja sama saling menguntungkan.
Dalam kaitan global, Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta ini mengharapkan peran Organisasi Kerja sama Islam/OKI perlu aktif bahkan proaktif mendorong kolaborasi ekonomi, perdagangan, dan investasi antara sesama negara anggota OKI.
Din menekankan, kerja sama ekonomi dan perdagangan tidak hanya dilakukan sesama negara Islam saja, tapi tapi perlu secara inklusif dengan bangsa dan negara manapun selama tidak tidak ada upaya dominasi dan eksploitasi.
Jurnalis: dedy/abri
