Bima Kota NTB.beritalima.com|
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Komisi IV Dapil 1 NTB Pulau Sumbawa H.Muhammad Syafrudin,ST.MM yang akrab disapa HMS,tidak sepakat adanya tuduhan dari Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
HMS meminta untuk tidak gegabah menilai seseorang radikal.Meskipun dirinya berseberangan secara politik, bukan berarti Prof Din Syamsuddin radikal.
“Sejauh yang saya tahu dari sepak terjang Prof Din Syamsuddin, beliau yang selama ini cukup dikenal sebagai cendekiawan yang mengampanyekan Islam wasatiah, pemahaman keagamaan Islam yang moderat,” kata HMS kepada media Via Seluler Minggu (16/2/21).
HMS menambahkan,saya sangat mengenal Prof Din Syamsuddin disamping itu saya satu kampung juga, mengenai perjalananannya sebagai tokoh nasional sangat menjadikan kami yang muda sebagai sandaran dan acuan dalam berpolitik lalu tiba-tiba ada forum yang mengatakan beliau sebagai sumber radikalisme adalah merupakan pernyataan yang tendensius sekali.
“Saya tidak setuju jika seseorang langsung dikatakan radikal. Kritis beda dengan radikal. Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN. Namun soal lontaran kritik sah-sah saja sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang,” jelas HMS anggota DPR RI tiga periode dari Fraksi PAN Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa.
Lanjutnya,klarifikasi penting dilakukan agar mendapatkan informasi yang valid.Dengan asumsi itu, maka klarifikasi atau tabayyun adalah menjadi hal yang tak boleh ditinggalkan dalam kerangka mendapat informasi valid.(Rozak)
