Malangkota, beritalimacom— Din Syamsudin Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengaku prihatin atas kondisi kehidupan berbangsa dan umat, yang menurutnya telah terjadi dialektika bertentangan, terutama antar pada antar kelompok yang menklaim kebeneran dan menafikkan kebenaran lain.
“Semua bermula dari kasus Pulau Seribu yang kemudian menjadi faktor pemicu, dari persoalan kesenjangan yang sudah terjadi, saya pribadi pernah sampaikan kepada Presiden, bahwa reaksi umat Islam karena akumulasi kesenjangan yang terjadi, serta terjadinya keterpurukkan ekonomi umat Islam hingga sulit dibangkitkan, kecuali ada keterpihakkan dari negara,” ungkap Din Syamsudin kepada wartawan, ditemui RS Lavalette, Senin (16/01).
Din Syamsudin menerangkan salah satu bentuk kesenjangan itu terjadi pada peristiwa di Bandung, Jawa Barat, ada gejala keterpihakkan negara terhadap kelompok tertentu dan menyerang kelompok lain.
” Ada keterpihakkan Polri untuk peristiwa di Bandung, khususnya Polda, Semestinya negara harus netral di atas dan untuk kepentingan semua kelompok. Sekali negara (pemerintah) berpihak, maka aksi dan reaksi akan terjadi,” terangnya.
Diapun mendukung rencana Presiden Joko Widodo membentuk Dewan Kerukunan Nasional, tetapi harus bekerja dan benar-benar menegakkan keadilan secara sejati. “Jangan kerukunan semu, yang hanya menguntungkan kepentingan pemerintah,” katanya.
Ditanya soal indikasi keberpihakkan negara di kasus Jawa Barat? Din menganggap tidak perlu, menurutnya, kasus terakhir bisa menunjukkan gejala keterpihakkan kepada kelompok tertentu. “Tidak perlu saya sebut detil, itu sebagai contoh saja,” ujarnya.
Din menambahkan, semua pihak bisa menjadi bagian dari upaya dialog, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, maupun organisasi massa lainnya. “Kita berharap, ini bukan hanya upaya masyarakat. Tetapi jadi prakarsa pemerintah,” pungkasnya. (Lum)
