Honolulu, Hawaii, “Siapa yang dapat mengendalikan Laut China Timur dan Laut China Selatan akan mendominasi Asia. Siapa yang mendominasi Asia akan mengendalikan dunia”.
Hal tersebut disampaikan plh Dirkerma Bakamla RI Kolonel bakamla Salim saat melaksanakan diskusi dengan materi Geoplitic Dynamics in the Maritime Domain pada kursus “a Comprehensive Maritime Security Cooperation Course,”Honolulu, Hawaii Amerika Serikat, kemarin.
Dua teori yang dibahas melatarbelakangi pembahasan tersebut adalah teori AT Mahan dan Nicolas J. Spykmen.
Ambisi China dan Pembangunan Kekuatan Maritim.
Dunia pada saat ini dihadapkan pada teori Nickolas J. Spykman yaitu siapa yang mengendalikan Rimland Euroasia akan mengendalikan laut dan akan mengontrol dunia, kita tahu bahwa pada tahun 2016 China menguasai perdagangan dunia 21.4 % dan lebih besar 51 % di Asia serta menguasai 30% perkapalan minyak dunia. Lompatan pembangunan kekuatan maritim China meliputi; pembangunan supremasi angkatan laut pada tahun 2010 mengubahnya menjadi laut pedalaman; China akan memastikan supremasi angkatan laut dalam tahap kedua pada tahun 2020, dan pada tahun 2040 China akan memiliki kekuatan maritim untuk menahan dominasi Angkatan Laut AS di Pasifik dan Samudra Hindia.
Lompatan dan ambisi China untuk menguasai dunia dapat dilihat dari konsepOne Belt, One Roadatau Belt Road Initiativeserta dengan melihat pernyataan para pemimpin China berturut-turut dengan tahapan “Constructing a maritime great power (海洋强国) is an important historic task.” Jiang Zemin, 2000. “Resolutely safeguard China’s maritime rights and interests, and build China into a maritime great power (海洋强国).” Hu Jintao,2012. “We will pursue coordinated land and marine development and step up efforts to build China into a maritime great power(海洋强国).” Xi Jinping, 2017
Pembangunan kekuatan maritim China saat ini hampir akan melebihi kekuatan Amerika Serikat di Kawasan Pasifik. Begitupula dengan meningkatnya perekonomian negara-negara Kawasan khususnya ASEAN, apakah hanya sebagai Cooperation atau Competition? Dalam kontek Capacity Building dan kerjasama akan memunculkan pentingnya Information Sharing maupun Intelijen exchange dalam suatu Maritime Domain Awareness yang dapat mengintegrasikan antar Agency dan dapat berkolaborasi dengan negara kawasan maupun International Agency. Untuk menjawab tantangan kemanan maritim yang mengedepankan Maritime Law Enforcement, Indonesia harus memperkuat keberadaan Badan Keamanan Laut RI sebagai leading sector dalam pembangunan Command Center dan Surveillance.
Meningkatnya issue keamanan maritim khususnya di Laut China Selatan harus dihadapai dengan cermat, memerlukan perhatian khusus dan seharusnya telah dimasukkan dalam rencana panjang pembangunan kekuatan maritim negara-negara kawasan Laut China Selatan terutama yang berbatasan langsung dan terlibat dalam claimant states. Peningkatan tantangan keamanan mariitim dikawasan yang dipicu oleh eskalasi konflik di Laut Chiina Selatan beberapa dekade kedepan tidak bisa dihindari lagi. Faktor pemicu konflik ntara lain pertama, Maritime Coercion yang dilakukan oleh China, mulai dari Claim wilayah yang digunakan untuk membangun pangkalan militer, penggunaan Maritime Militia dan IUU fishing. Kedua, Armed robbery pada dua sisi, dari Selat Malaka meskipun sudah redah dan dinyatakan tidak ada namun sewaktu-waktu masih muncul perampokan terhadap kapal niaga di selat singapura, sisi lain dari Selat Sulu baik armed robbery maupun penculikan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Ketiga laut China Selatan sebagai arena peredaran Narkoba dari China atau Taiwan kearah negeri-negeri selatan yang sebagian besar peredarannya menggunakan kapal ikan.
Penguatan Badan Keamanan Laut RI
Bakamla RI sebagai lembaga negara yang bersifat Single Agency Multi Tasks yang telah mengemban Fungsi Coast Guard bertanggung jawab dalam keamanan dan keselamatan di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia pada masa damai serta sebagai komponen cadangan pertahanan negara di laut yang ikut bertugas untuk mempertahankan kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional pada masa perang. Untuk menjawab tantangan diatas Bakamla RI harus mampu mewujudkan pembangunan National Maritime Security System yang mampu menyinergikan seluruh stake holder keamanan maritim serta mampu memberikan data-data yang diperlukan untuk kepentingan; Fisheries,Transportation/Shipping,Security maupun Safety. Pembanguan Information Fusion Center memerlukan dukungan dari semua pihak dan ketulusan dari stakeholder yang ada untuk mewujudkan Indonesia Maritime Domain Awareness yang dapat diakses realtime, berguna dan tangguh di Kawasan, bahkan mampu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kepentingan dunia Internasional.
Laut China Selatan hanyalah sebagai teste the water bagi China tujuan utamanya adalah mandala selanjutnya yaitu Samudera Hindia. Oleh karena itu diperlukan penempatan Surveillance yang tepat dan benar untuk mendeteksi jalur-jalur bagi kapal Selam, kapal tempur permukaan maupun pesawat tempur udara yang melintas wilayah NKRI. Selama ini kita tidak memikirkan bahwa mereka tidak akan melintasi jalur pelayaran yang semestinya khususnya bagi kapal selam, namun menggunakan wilayah-wilayah yang memiliki laut paling dalam untuk menghindari Survellance Detection kita. Menjawab tantangan yang begitu besar terhadap keamanan maritim diwilayah NKRI yang memiliki 4 Choke point penting dari 9 Choke point dunia, 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia, Border Sharing wilayah perairan dengan 10 negara tetangga, Sumber Daya alam yang melimpah khususnya di wilayah-wilayah perbatasan dan Indonesia terletak pada ring of fire dunia yang memerlukan pemantauan dengan menggunakan Big Data dan Data Analysis yang tepat tiap saat.
Pembangunan kemampuan Kodal dan surveillance Bakamla RI akan dikembangkan dengan memadukan antara human intelligence dan penggunaan teknologi. Dalam hal penggunaan teknologi, Bakamla RI ke depan harus mengembangkan Intelligent and Integrated Border Surveillance yang memanfaatkan big data. Pemanfaatan big data merupakan keniscayaan di masa kini dan di masa depan, karena big data akan membantu mengolah data sebelum pengambilan keputusan dilakukan oleh manusia.
Dalam rangka mendukung Indonesia Sea Traffic (Inter Country Collaboration), Bakamla RI akan membangun sistem pengamatan dan pengintaian yang terdiri atas Puskodal Bakamla di Mabes Bakamla, yang akan didukung oleh beberapa Puskodal regional di beberapa wilayah perairan di sepanjang ALKI. Puskodal Bakamla mengendalikan operasi yang dilaksanakan oleh pesawat berawak, pesawat tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV), jaringan stasiun pengamatan pantai yang dilengkapi dengan peralatan sensor seperti radar pengamatan pantai dan Electro Optics/Infra Red(EO/IR), kapal patroli Offshore Patrol Vessel (OPV)yang mampu melaksanakan Maritime Interdiction Operations(MIO) dan Rigid Hull Inflatable Boat(RHIB) yang pula mampu melaksanakan MIO. Pada setiap Coastal Surveillancememiliki kemampuan Surveillance, Pencegahan maupun Penindakan.
Keberhasilan pembangunan tersebut tidak hanya untuk meningkatkan Indonesian Maritime Domain Awareness, meningkatkan kerjasama antar instansi kemaritiman namun juga sebagai kerjasama kolaborasi antar negara di Kawasan ASEAN maupun Internasional dalam menghadapi ancaman maritim. Urgensi pembangunan National Maritime Security System tersebut diperlukan tidak hanya percepatan pengesahan UU Keamanan Laut akan tetapi Political Will dari Pemerintah Indonesia yang kuat. Role Model ini juga akan digunakan oleh negara-negara kawasan dalam rangka enhanching maritime security awarenessmaupun enhancing maritime security cooperation.
