Demikian diungkapkan R Jatim Prayitno, salah seorang penggiat anti korupsi yang kerap melakukan kritik terhadap penyimpangan yang terjadi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sampang tersebut.
“Di Kabupaten Sampang, semua proyek yang ada dikerjakan asal-asalan alias amburadul dan tidak ada ketransparan, para kontraktor juga enggan memasang papan plang proyek yang memuat nilai dan sumber anggarannya,” ujarnya.
R Jatim menilai mayoritas proyek yang ada juga tidak bermutu dan tidak berkualitas. “Kami berharap kepada Komisi III DPRD Kabupaten Sampang yang membidangi hal tersebut agar segera memanggil Dinas terkait guna untuk menekan siapapun pemilik proyek dan konsultan, bila perlu jangan di beri PHO kecuali bongkar kembali,” harapnya.
Ia juga mengatakan, Bupati bisa menilai kemampuan dan keberanian Dinas PU Bina Marga dalam mengambil sikap tegas, untuk menindak para kontraktor nakal yang menjadi mitra Pemkab.
“Kami juga berharap kepada Dinas PU Bina Marga untuk jangan memberi kesempatan. Proyek yang nakal untuk di PHO dan diterima hasil kerjanya. Yang tidak berkualitas dan apabila di PHO kan berarti diduga kuat ada Kong Kalingkong,” pungkasnya. (Hadi)