MADIUN, beritalima.com- Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Giri Suprapdiono, satu dari 75 pegawai yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), pernah menjadi narasumber dalam sebuah kegiatan yang digelar oleh Pemkot Madiun, Jawa Timur, di gedung Diklat, Jalan Duku, Kota Madiun, Selasa (25/4/2017), empat tahun lalu.
Saat itu, Giri diundang oleh Pemkot Madiun dalam rangka rapat koordinasi pemerintahan daerah.
Ketika itu, dalam file beritalima.com, di hadapan jajaran Forkopimda dan pejabat Pemkot Madiun, Giri menghimbau, agar PNS jangan meremehkan soal gratifikasi atau sejenisnya.
“Jangan meremehkan soal gratifikasi. Menurut pasal 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, ancamannya minimal 4 tahun. Mau tahu ancaman maksimalnya, seumur hidup,” kata Giri Suprapdiono, ketika itu.
Gratifikasi itu, lanjutnya, sesuatu yang tidak diminta oleh penerima, tapi terkait dengan jabatannya. Karena pada dasarnya, setiap orang mempunyai nilai.
“Sesuatu yang diberikan dan tanpa mempengaruhi keputusan dan terkait jabatan tapi tidak dilaporkan dalam 30 hari kerja, maka itu jatuhnya ke pidana gratifikasi,” papar Giri.
Karena menurutnya lagi, pasal tentang gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak harus mempengaruhi soal keputusan.
“Kalau mempengaruhi keputusan namanya, suap. Kalau tidak minta namanya gratifikasi,” tandasnya.
Untuk diketahui, sebelum menjadi direktur gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono (43) kelahiran Ponorogo 9 Juli 1974, menjabat sebagai koordinator kerja sama Internasional pada Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK. Sebelumnya, ia pernah menjadi National Management Concultant pada Bappenas-UNDP. (Dibyo).
Foto:Twitter @girisuprapdiono.
