SORONG, Berita lima.com – Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan agar memending pemberian bantuan berupa dana hibah kepada KNPI Papua Barat karena jangan sampai digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
Pernyataan ini disampaikan Direktur LBH-Gerimis Papua Barat, Josep Titirlolobi, SH dalam jumpa pers di Kantor LBH Gerimis, Jalan F Kalasuat, Kota Sorong, Jumat (28/9).
“Dana hibah yang akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat nilainya sangat besar mencapai puluhan milyar sehingga untuk mengantisipasi jangan sampai disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab maka untuk itu sebaiknya dana tersebut dipending dulu penyerahannya,” pinta Josep.
Menurut Josep, apabila dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KNPI diserahkan saat ini, maka dana itu bisa saja digunakan oleh oknum-oknum untuk agenda pileg, sehingga ditakutkan dana tersebut tidak dapat diterima oleh OKP atau besar kemungkinan dana tersebut tidak sampai ke tangan pemuda, mengingat hampir sebagian pengurus KNPI Papua Barat yang banyak maju mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dapil Papua barat, Kabupaten dan kota pada Pemilu 2019 mendatang.
“Saya sangat setuju dengan bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada pemuda melalui KNPI tetapi sebaiknya dana tersebut tidak diserahkan saat ini karena diduga akan disalah gunakan biarkan dana itu dicairkan setelah momen pileg selasai di bulan April 2019, mengingat selama ini dari tahun ke tahun milyaran dana KNPI Papua barat tidak mampu di pertanggung jawabkan sampai saat ini,” ungkap Josep.
Untuk itu Yosep meminta kepada penegak hukum khususnya KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk bisa mengambil peranan dalam mengawasi uang rakyat yang di peruntukan bagi KNPI Papua barat, mengingat selama ini ini uang yang digunakan juga tidak jelas, jangan karena ketua KNPI jadi tim sukses gubenur sehingga dana KNPI Papua barat cepat Sekali dicairkan ini ada apa ??
Lanjut Yosep, Anggaran untuk KNPI Papua barat tidak terlalu urjen untuk dicairkan apalagi anggaran yang di usulkan cukup besar tetapi paraktek dilapangan membuktikan pemuda Dipapua barat tanpa KNPI pun tetap berjalan, mengingat selama ini KNPI itu fakum alias mati suri, tegas Yosep.
Untuk itu LBH-Gerimis sudah menyiapkan surat dan dalam waktu dekat akan kami kirim ke KPK, Kejaksaan dan kepolisian untuk bisa mengawasi anggaran KNPI Papua barat ini, karena rawan sekali untuk dikorupsi, ini adalah uang rakyat dan seharusnya di gunakan untuk keperluan rakyat bukan dicairkan dalam momen politik untuk kepentingan politik oknum-oknum tertentu, ujar Yosep (Carles)
