MAKASSAR. Fisip Unismuh Makassar dalam merespon pandemi Covid-19 menggelar diskusi daring mengusung tema, Dinamika Tata Pemerintah Daerah Dimasa Bencana Pandemi Covid-19, Sabtu (9/5/2020).
Diskusi berseri ini diikuti ratusan join peserta berasal dari seluruh Indonesia. Para peserta itu ada dari Unri Pekanbaru, Unsika Karawang, Unhas, STISIP Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Untad Palu dan masih banyak peserta lainnya dari wilayah se-Nusantara.
Diskusi daring ini dibuka Dekan Fisip Unismuh Makassar, Dr.Ihyani Malik, S.Sos, M.Si dan kesempatan itu mengatakan, pelaksanaan diskusi secara berseri ini merespon tata kelola pemerintah di masa pandemi Covid-19 yang juga diwarnai dengan dinamika di lapangan.
Lontaran ide, pemikiran dan pendapat selama diskusi ini semoga dapat menjadi suluh penerang bagi semua pihak didalam menjalani masa-masa pandemi Covid-19 ini.
Tampil selaku nara sumber yakni: Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN Jakarta, Prof Dr Djoheransyah Djohan, MA, PJ Walikota Makassar, Dr.M. Iqbal Suhaeb, SE, MT, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan YL, SH,MH dan akademisi Fisip Unismuh Makassar, Dr Amir Muhiddin, M.Si.
Diskusi daring ini berjalan dinamis berkat moderator yang juga Wakil Dekan II Fisip Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si yang cukup piawi memandu jalannya diskusi lewat aplikasi Zoom dan Youtube.
Prof Djoheransyah yang juga Dirjen Otoda RI di masanya ini menegaskan, selama masa pandemi Covid-19 ini, relasi gubernur dan bupati harus senantiasa diperbaiki, bisa sama sama bahu membahu tangani pandemi ini.
Jangan ada saling berfikir negatif, terapi merupakan satu kesatuan selaku wakil pemerintah pusat di daerah menangani pandemi dan menandakan bahwa negara hadir untuk melayani masyarakat di tengah darurat sipil pandemi Corona ini.
Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb kesempatan itu menegaskan, penanganan pandemi ini di tengah masyarakat terjadi dua pendekatan yang tarik menarik satu sisi pendekatan kesehatan tapi sisi lain pendekatan ekonomi.
Bupati Gowa, Adnan Purichta menegaskan, pada penjabaran penangan Covid-19 ini tiap daerah berbeda karena memiliki ciri khas masing-masing, sehingga pemerintah pusat memberi pleksibilitas bupati dan walikota mengendalikan wilayah masing-masing.
Akademisi Fisip Unismuh Makassar, Amir Muhiddin, kesempatan itu menegaskan, pasca pandemi Covid-19, perlu dilakukan restrukturisasi tata kelola pemerintahan. (ila/yahya).
