Diskusi Daring Pilkada dan Ketidakpastian Akhir Covid-19 Fisip Unismuh Makassar Kerjasama Bawaslu Sulsel Diikuti Join Peserta dari Sabang Sampai Merauke

  • Whatsapp

MAKASSAR. Diskusi Daring Pilkada Fisip Unismuh Makassar Kerjasama Bawaslu Sulsel, Kamis (14/5/2020), diikuti join peserta dari Sabang sampai Merauke.

Diskusi gunakan aplikasi Zoom dan YouTube ini diikuti join peserta sekitar 400 orang menyebar dari Sabang sampai Merauke ada juga dari Riau, Jambi, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Maluku.

Tema yang diusung adalah, Perppu No 2 Tahun 2020; Kepastian Pilkada dan Ketidakpastian Akhir Masa Bencana Covid-19.

Tampil selaku nara sumber, Moch Afifuddin (Komisioner Bawaslu RI), Dr Titin Purwaningsih (Ketua ADIPSI/Dekan FISIP UMY), Dr Ferry K Rizkiyansyah (Direktur NETGRIT/Ketua Umum Masika ICMI).

Hadir juga Dr Ferry Daud Liando (Ketua Program Tata Kelola Pemilu Pascasarjana Unsrat Manado) dan Dr Samsir Rahim (Wakil Dekan 3 FISIP Unismuh/Mantan Komisioner KPU Sulsel).

Moderator dalam diskusi ini, Wakil Dekan II Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si.

Dekan FISIP Unismuh Makassar, Dr Ihyani Malik pada sambutan pembukaan mengatakan, diskusi ini merupakan respon institusi terhadap dinamika politik pada situasi pandemi Covid-19 yang penuh ketidakpastian.

“Hadirnya Perppu No 2 Tahun 2020 tidak lantas menjawab masa depan Pilkada pada Desember 2020 Sejumlah peluang dan tantangan menanti di sana,” kata alumni Fisip Unismuh Makassar ini.

Ketua Bawaslu Sulsel, L Arumahi, menyampaikan perlu pemetaan tantangan yang mungkin dihadapi penyelenggara dengan lahirnya Perppu No 2 Tahun 2020 ini.

Ia berharap semua pihak dapat menahan diri dan tidak memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan politik Pilkada.

Komisioner Bawaslu RI, Moch Afifuddin menekankan tindakan-tindakan tetap memperhatikan maslahat orang banyak.

Akademisi FISIP Unismuh, Dr Samsir Rahim menilai Pilkada yang tidak fair dalam situasi pandemi seperti ini.

Menurutnya, potensi abuse of power, terutama dari petahana sangat terbuka, dengan politisasi bantuan sosial adalah contoh yang sangat mungkin terjadi.

Secara teknis, Ia juga mengingatkan rumitnya tahapan terutama karena faktor wabah, geografis, cuaca dan disparitas jaringan teknologi informasi.

Dr Titin Purwaningsih, Dekan FISIP UMY, menjelaskan perlu diantisipasi jika betul Pilkada terlaksana di Desember 2020 ini.

Dia juga mengingatkan kerumitan sangat mungkin dialami penyelenggara, peserta pemilu, dan juga pemilih. (ila).

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait