JAKARTA, Beritalima.com– Kebijakan pendidikan tak bisa disamaratakan di seluruh Indonesia. Kita bisa kembali lagi kepada kebijakan berbasis zona. Ini bukan berarti kemunduran, tapi memang ada penyesuaian dengan perkembangan di lapangan.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr Hj Hetifah Sjaifudian dalam diskusi virtual Para Syndicate Forum bertema ‘Harap-Harap Cemas PTM Terbatas: Mencari Solusi Pembelajaran di Tengah Pandemi’, Jumat (2/7).
Selain Hetifah, narasumber lain Dr Rachmadi Widdiharto (Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kemendikbudristek), Bukik Setiawan (Pengamat Pendidikan). “Karena Indonesia luas, kebijakannya tidak bisa one size fits all,” ujar Hetifah yang politisi senior Partai Golkar itu.
Pengamatan di lapangan, kata wakil rakyat dari Dapil Provinsi Kalimantan Timur ini, banyak guru dan siswa belum disiplin menjalankan protokol kesehatan. Terdapat mereka yang masih menyepelekan Covid.
“Perlu ada pelatihan khusus agar mereka memiliki pemahaman yang sama. Juga, gencarkan pelatihan terkait cara mengajar yang lebih baik, baik daring maupun luring,” papar Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar 2020-2025 tersebut.
Pada kesempatan itu, Hetifah memberikan beberapa masukan kepada Kemendikbudristek terkait pelaksanaan PTM. “Dapat membuat hotline dimana masyarakat dapat menyampaikan pengawasan persiapan PTM di daerah. Sediakan juga data-real time, hingga saat ini, berapa banyak guru yang sudah divaksin, dimana persebaran daerah dan sekolahnya.”
Hetifah juga menyoroti bahwa tidak hanya dari sisi hak anak yang harus terpenuhi secara baik, tapi juga adanya penghargaan atau reward kepada para pejuang pendidikan di Indonesia.
“Baik itu guru PNS, guru honorer maupun tenaga kependidikan lain yang sudah bekerja ekstra keras dan beradaptasi dengan baik di masa pandemi ini. Pendidikan bisa berjalan dengan baik bila kesejahteraan guru juga baik,” jelas Hetifah.
Ari menyampaikan, PPKM Darurat diberlakukan pemerintah untuk menekan laju kasus Covid -19 di tanah air. Rem darurat ini diambil sebagai respon mengendalikan pandemi.
“Sejauh mana pemerintah sudah menyiapkan skenario pembelajaran di sekolah, termasuk rencana PTM Terbatas di tengah kondisi pandemi yang masih belum pasti ini? Solusi pembelajaran perlu kita pikirkan bersama”, kata dia.
Rachmadi nakah menyampaikan, dengan adanya PPKM darurat, pembelajaran dilakukan 100 persen secara daring. “Ini mencakup kegiatan sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan, maupun pelatihan. Di 7 Provinsi di Jawa-Bali kita arahkan untuk daring,” kata dia.
Buat mereka di luar Jawa-Bali, Rachmadi merekomendasikan strategi pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan pembelajaran secara praktik, diskusi, refleksi dan umpan balik, “Strategi ini di tujukan untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan berpikir murid.”
Dia memberikan masukan buat Kemendikbudristek terkait pelaksanaan PTM. “Membuat hotline dimana masyarakat dapat menyampaikan pengawasan persiapan PTM di daerah. Sediakan juga data-real time , hingga saat ini, berapa banyak guru yang sudah divaksin, dimana persebaran daerah dan sekolahnya,” ungkap dia.
Bukik Setiawan mengamati, pola pikir di Indonesia dalam menghadapi pandemi masih hitam putih. “Kita harus bisa berpikir dengan lebih adaptif, dan memahami bahwa ada variasi kebijakan antar area. Tidak bisa saling meniru karena kondisinya berbeda-beda”, jelas dia.
Bukik juga menyoroti, selama ini, kita masih menggunakan satu dimensi saja dalam menilai suatu persoalan. “Misalkan pendidikan, ini kesehatan, ini ekonomi. Padahal itu semua terkait. Ini tantangan kita bagaimana kita dapat menghasilkan solusi yang multidimensional,” demikian Bukik Setiawan. (akhir)
