JAILOLO,BeritaLima.com – Ketidak jelasan pembayaran hak-hak Aparatur Desa baik dana opersional serta penghasilan tetap ( Siltap) yang tak terbayar selama kurun waktu 5 bulan menyulut emosi jajaran aparatur desa baik para kades,BPD hingga perangkat desa,dengan menggelar aksi besar-besaran di kantor Bupati Halmahera Barat,pukul 08:00 Wit,Selasa(2/6).Aksi unjuk rasa ratusan perangkat desa,yang dikordinir Ketua Apdesi Halbar,Rustam Fabanyo tersebut,menuntut kepada Pemkab agar segera mencairkan dana operasional desa triwulan IV,hingga triwulan I dan II tahun 2020 yang belum terbayar,hingga dana siltap dalam kurun waktu 5 bulan yang juga belum dicairkan.Mereka juga mempertanyakan realiasi dana Covid-19 sebesar 53 milliar yang hingga saat ini tak kunjung ada kejelasan,Mengingat,dari total anggaran puluhan milliar tersebut,didalamnya termasuk realiasi Bantuan Langsung Tunai(BLT)melalui Dana Desa(DD) yang juga di cairkan untuk dinikmati warga.
Ratusan masa aksi sempat membakar ban bekas didepan halaman kantor Bupati Halbar.Pintu masuk menuju ruang pertemuan Aula Bidadari bahkan sempat terkunci menjadi sasaran amukan massa saat merengsek masuk guna menggelar pertemuan terbuka bersama Wakil Bupati Zakir Mando didampingi Sekkab Syahril Abdul Radjak,Kadis Keuangan Mohammad Marasabesy,Kadis DPM-PD Asnath Sowo serta para Asisiten dan staf ahli.
Ketua Apdesi Rustam Fabanyo saat menggelar dialog bersama Wabup Zakir Mando menegaskan bahwa,seluruh apatur desa hingga perangkat desa tidak bakalan pulang sebelum ada kejelasan terkait pencairan dana operasional dan siltap yang menjadi hak aparatur desa. “Ada tiga point penting yang menjadi tuntuan kami,harus diputuskan hari ini juga,”tegasnya.
Dia juga mwmpertanyakan realiasi pencairan Bantuan Langsung Tunai(BLT)yang belum juga ada kejelasan,sementara dilain pihak dari anggaran sebesar 53 milliar tersebut oleh pemkab telah ditindak lanjuti melalui Peraturan Bupati(Perbup).
“Soal BLT ini tentunya harus secepatnya dieksekusi sehingga pelayanan kepada warga yang membutuhkan juga dipercepat,”ujarnya.
Sementara Wabup Zakir Mando dihadapan ratusan aparatur desa menegaskan, apa yang dirasakan oleh para aparatur desa tersebut, turut dirasakan oleh dirinya.Dimana,dalam menjalankan roda pemerintahan tentunya harus melihat dua aspek yakni pikiran dan hati.Pikiran dan rasa keadilan tentunya harus saling beriringan.Terkait dengan berbagai point tuntutan tersebut selanjutnya menjadi kewajiban pemkab untuk menjawab semua ini.
“Jadi mulai hari ini dan besok, yang namanya operasional hingga Siltap yang belum terbayar seluruhnya harus sudah terbayar.Jika sampai besok belum juga terbayar,saya sendiri mendukung aksi bila perlu demo sepuluh kali lipat.Dan saya sendiri siap bersama-sama melaporkan hal ini ke Polres Halbar,jika hari ini hak-hak kalian tidak dibayar,”tegasnya.
Penegasan Wabup tersebut langsung direspon oleh Kadis Keuangan Mohammad Marasabesy,dihadapan ratusan aparatur desa yang memenuhi ruangan untuk secepatnya memproses pencairan anggaran baik operasional dan siltap.
Wabup menegaskan,aksi unjuk rasa oleh ratusan aparatur desa tersebut,tentunya aib yang luar biasa bagi pemkab guna membenahi sisitem pemerintahan mulai dari tingkat Kabupaten hingga tingkat desa.Dimana aksinyang dilakukan tersebyt ntunya sebagai bentuk bagaiamana memperbaiki sistem pemerintahan.
” saya juga meminta agar ada keterwakilan Apdesi setiap kecamatan,keterwakilan BPD, yang nantinya ditindaklanjuti melalui rapat,”pintanya
Terkait dengan salah satu point penting menyangkut kinerja staf DPM-PD yang dinilai tidak maksimal dalam membantu kerja-kerja pemerintah desa, Wabup mengakui,laporan tersebut bahkan sudah di dengar cukup lama.Dari total staf DPMPD yang berjumlah sekitar 40 orang,yang efektif bekerja hanya 2 orang,sehingga bantuan untuk mengevaluasi kinerja staf di DPM-PD ini juga akan menjadi catatan penting dengan melihat beban kerja para staf,mengingat menyangkut dengan hajatan hidup orang banyak.(Ay)
