DJSN Edukasi Publik Surabaya, BPJS Kesehatan Banyak Dikritik

  • Whatsapp
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Utama Surabaya Karimunjawa, Suharto, saat jadi narsum edukasi publik yang digelar DJSN di Surabaya, Jumat (9/11/2018)

SURABAYA, beritalima.com – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar edukasi publik di Kota Surabaya, Jumat (9/11/2018). Acara ini untuk memberi pemahaman pada masyarakat tentang sistem jaminan sosial, di samping untuk menggali informasi dari masyarakat guna perbaikan ke depan.

Acara yang dibuka dua anggota DJSN, Rudy Prayitno dan Ahmad Ansyari, menghadirkan 5 narasumber sekaligus, masing-masing Mochamad Cucu Zakaria selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya, dan Suharto sebagai Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Utama Surabaya Karimunjawa.

Sedangkan 3 narsum lainnya, Zaenal Arifin, Kabid Hubin dan Syarat Kerja – Disnaker Kota Surabaya, dr. Atik Tri Arini, Kasi Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Surabaya, dan Koordinator Aksi BPJS Watch, Timbol Siregar.

Di samping mereka, tampak hadir di antaranya Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Tanjung Perak, Deni Suwardani, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Rungkut, Oki Widya Gandha, serta Ketua BPJS Watch Jatim, Arief Supriyono.

Acara ini diikuti sekitar 50 undangan yang mewakili berbagai elemen masyarakat, di antaranya para pelaku pelayan kesehatan, perusahan farmasi, wakil serikat pekerja, kelompok seniman dan budayawan.

Rudy Prayitno, dalam sambutan pembukaan menjelaskan mengenai fungsi dari DJSN, yang di antaranya disebutkan sebagai pengawas pelayanan yang terkait dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Anggota DJSN dari unsur buruh ini juga mengemukakan bahwa hingga saat ini masih saja ditemukan fenomena di lapangan ada rumah sakit yang menolak pasien karena tidak punya kartu kepesertaan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, itu tidak boleh terjadi lagi. “Yang benar, ada pasien harus langsung ditangani terlebih dulu, tak perlu tanya peserta BPJS atau bukan,” ujarnya

Rudy mengatakan, begitu BPJS dibuka, suasananya seperti gelombang tsunami. Semua masyarakat berduyun-duyun berobat ke setiap rumah-rumah sakit.

Namun masih saja ada rumah sakit yang membedakan BPJS dan pasien umum. Sudah saatnya menyudahi praktik seperti ini. Pasien tidak segera ditangani malah ditanya nanti membayar pakai BPJS atau bukan.

“Jangan tanya bayar. Tangani saja pasien. Jangan ditolak,” tegas Rudy.

Begitu juga kadang masih ada kecenderungan aji mumpung. Terutama rumah sakit lebih senang pasiennya rawat inap dan mengerahkan dokter sebanyak-banyaknya. Sebab semua akan ditanggung BPJS Kesehatan.

“Masak pilek saja harus opname demi mengejar BPJS. Ini jangan sampai terjadi lagi. Kalau memang hanya berobat jalan jangan dipaksa menginap,” tambah Rudy. (Ganefo)

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *