SURABAYA, beritalima.com | Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur akan melakukan Deklarasi Laut Bersih. Acara ini sebagai bagian dari Seminar Nasional Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut yang akan diadakan di Hotel Mercure Surabaya, Kamis (16/2/2023) mendatang.
Deklarasi Laut Bersih merupakan tindak lanjut dari program Bulan Cinta Laut (BCL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun program rutin Beach Clean yang diprakarsai DKP Jawa Timur. Dan seminar mendatang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023.
“Sekitar 14 asosiasi atau stakeholder pemanfaat pesisir dan laut akan kita undang dan menyepakati bahwa laut bersih dan sehat adalah mutlak, bebas dari berbagai pencemaran, termasuk limbah bahan berbahaya beracun (B3),” jelas Ketua Panitia Seminar Nasional Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut Oki Lukito, Kamis (12/1/2023).
Menurut wartawan senior ini, deklarasi nanti sebagai pesan moral PWI, sekaligus mengantisipasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan mengintegrasikan tata ruang laut dan darat menjadi tata ruang wilayah provinsi.
“Banyak usulan dalam penyusunan materi teknis perairan pesisir, supaya menjadikan laut sebagai tempat pembuangan limbang B3, termasuk tailing dan dumping,” imbuh Oki Lukito.
Menurutnya, pemanfaatan ruang laut memang rawan konflik, akan tetapi menjanjikan pendapatan yang cukup besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Timur.
Seminar nasional ini rencananya akan dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala SKK Migas Jabanusa Nurwahidi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur Isa Anshori, serta pengamat kemaritiman dari ITS Daniel M. Rosyid.
Seminar ini bertujuan untuk memberi masukan ke Pemprov Jawa Timur mengenai potensi ekonomi apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan manfaat lainnya untuk masyarakat. Selama ini, pelaku pemanfaatan laut di Jawa Timur belum memberikan kontribusi riil kepada pemerintah daerah.
Contohnya, lanjut Oki Lukito, lebih dari 40 pelabuhan swasta memanfaatkan pantai dan laut Jawa Timur. Belum lagi belasan perusahaan onshore dan offshore, ratusan perusahaan pertambakan intensif memanfaatkan air laut, maupun puluhan kapal ikan hanya numpang lewat di pelabuhan milik pemprov.
“Dari seminar ini akan ada rekomendasi yang nantinya menjadi referensi untuk diusulkan menjadi pergub atau perda tentang perubahan retrisbusi daerah misalnya,” jelas Oki Lukito.
Selain seminar nasional dan Deklrasi Laut Bersih, dicananangkan pula penamaan atau toponomi spot-spot terumbu karang yang sudah mempunyai koordinat. Terumbu karang sebagai indikator laut sehat dan menjadi objek wisata harus lebih banyak dipromosikan.
Jawa Timur memiliki ratusan spot terumbu karang yang kondisinya bagus dan terawat karena melibatkan masyarakatnya. Seperti di Bangsring, Pulau Tabuhan Banyuwangi, sekeliling Pulau Bawean Gresik, Pasir Putih Situbondo, dan Kabupaten Sumenep.
“Spot terumbu karang pilihan ini akan kita beri nama dengan nama tokoh-tokoh Jawa Timur atau memungkinkan pula nama-nama perusahaan yang peduli dengan lingkungan hidup,” tambah Oki Lukito. “Spot terumbu karang yang sudah diberi nama akan didaftarkan di International Sport Diving dan menjadi konsumsi penggemar selam international,” pungkasnya. (Gan)
Teks Foto: Ilustrasi limbah plastik di laut.
