TRENGGALEK, beritalima.com
Mendampingi Bupati Trenggalek saat melakukan peninjauan langsung distribusi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi pun turut terjun. Pemantauan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan dibeberapa desa di wilayah Kabupaten Trenggalek, kali ini di Desa Mlinjon dan Desa Suruh, Kecamatan Suruh.
Dikatakan Doding Rahmadi, jika ini dilakukannya sebagai salah satu wujud dari tugas dan fungsinya sebagai lembaga wakil rakyat yang melakukan monitoring (pengawasan) terhadap kegiatan untuk kepentingan masyarakat.
“Kami ingin memastikan, bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat dan tidak salah sasaran,” sebutnya kepada beritalima.com saat dikonfirmasi melalui sambungan telephon, Kamis (7/5/2020).
Alokasi anggaran yang digelontorkan pemerintah, lanjut Doding, cukup besar sehingga harus diawasi bersama-sama agar tidak ada penyimpangan. Sebab, bantuan yang diberikan ini sebagai salah satu alternatif penopang ekonomi warga ditengah dampak pandemi virus Corona.
“Bantuan yang digelontorkan pemerintah daerah dalam penanganan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 ini cukup banyak. Jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab.” imbuhnya.
Masih menurut dia, dalam kaitan ini jajaran Pemerintah Daerah diharuskan untuk bersama turun langsung guna memastikan semua bantuan yang diterimakan kepada masyarakat bisa benar-benar dirasakan manfaatnya. Bahkan, pemerintah desa (pemdes) pun sebenarnya diimbau untuk bekerja dengan serius sehingga kesulitan terkait penetapan dan penyaluran bantuan bisa cepat teratasi.
“Masyarakat hari ini butuh kecepatan dari otoritas pemangku kebijakan.di semua lini. Jadi, janganlah kita hanya berkutat pada kebingungan yang sebenarnya itu bisa dengan cepat diatasi ketika kita punya keberanian,” tandas Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Trenggalek tersebut.
Sebagaimana contoh penyaluran bantuan sosial di dua desa tersebut (Mlinjon dan Suruh), Doding mengatakan bahwa proses penyaluran bantuan terbilang lancar. Baik itu mulai dari proses penentuan penerima bantuan sampai musyawarah desa khusus untuk penentuan final bahkan saat pendistribusian.
“Semuanya berjalan dengan baik dan tanpa kendala yang berarti,” ujar dia.
Kedua desa ini berbeda dengan daerah-daerah lain yang justru melakukan protes pada Pemerintah Pusat dan Kementerian terkait. Selain itu, masyarakat di Desa Mlinjon serta Desa Suruh juga mudah ketika diajak bermusyawarah sehingga tidak ada data yang ganda. Mulai dari alokasi bantuan yang bersumber dari Dana Desa, APBD, Provinsi hingga Kemensos.
“Memang masih ada beberapa yang perlu pembenahan, namun semua sudah bisa di tindaklanjuti oleh instansi terkait. Diharapkan, semua bisa berjalan dengan baik ditengah Bulan Mei ini, sehingga tahap kedua bisa segera dilaksanakan,” harap politisi yang juga mantan aktivis mahasiswa itu. (her)
