Manokwari, Berita lima.com – Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menyusun program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) itu dimasukan visi-misi serta program kerja pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat terpilih yang ditawarkan kepada masyarakat pada saat masa kampanye.
“Yang jelas rakyat sudah berikan kepercayaan kepada saya dan Pak Mohammad Lakotani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022, dengan demikian visi-misi yang kita sudah tawarkan kepada rakyat sebelum 6 bulan kita akan buat” kata Gubernur kepada wartawan di Manokwari.
Mandacan menuturkan, dari RPJMD itu akan menjadi acuan untuk membangun Provinsi Papua Barat, karena sebagian program jangka menengah dan panjang sudah tertuang disitu
Sehingga membangun 12 Kabupaten dan 1 Kota di Papua Barat sangat mudah, menjawab semua aspirasi masyarakat. “Karena itu bagi saya tidak ada 100 kerja tetapi setiap hari kita kerja sebab rakyat sudah berikan kepercayaan kepada kita untuk memimpin Papua Barat” ujar Dominggus.
Dominggus menjelaskan, semua program itu prioritas baik itu sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertanian maupun yang lainnya menjadi skali prioritas sehingga semua dilaksanakan.
Karena itu semua program kerja kita sinergikan baik pusat dengan Kabupaten/ kota sehingga membangun itu benar-benar tepat sasaran dan rakyat Papua Barat bisa merasakan maka ada pemerataan.
“Kita belajar dari pengalaman yang ada, karena tidak ada sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/ kota, masing-masing punya daerah sendiri, ego sektor akhirnya rakyat tidak rasakan pembangunan secara merata akhirnya bertumpuk pada satu wilayah atau daerah saja, padahal kita harapkan ada pemerataan” pungkasnya
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani,S.H,M.Si menuturkan, untuk mendukung Gubernur, Drs Dominggus Mandacan dalam melaksanakan tugas, dirinya akan turun ke organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemerintahann Provinsi Papua Barat.
Untuk mendengarkan keluhan yang mereka alami selama ini, supaya bisa mengetahui kendala-kendala dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Saya ingin mendengar banyak dari pimpinan OPD, supaya setelah itu apa yang kita ambil terukur, kita ikut aturan yang terbaik bagi rakyat di Papua Barat” jelas Wakil Gubernur.(AB)
