SURABAYA, Beritalima.com-
Upaya pemerataan akses pendidikan di Jawa Timur mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD provinsi Jatim, Puguh Wiji Pamungkas.
Ia menilai moratorium pendirian SMA yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2022 perlu dievaluasi, terutama bagi daerah-daerah yang masih kekurangan sekolah menengah atas negeri.
Menurut Puguh, kebijakan ini memang bertujuan untuk mengoptimalkan sekolah yang sudah ada dan mempercepat revitalisasi SMK. Namun, dalam praktiknya, banyak daerah yang mengalami keterbatasan akses ke SMA Negeri, sehingga siswa harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pendidikan.
“Saya melihat ada kebutuhan mendesak di beberapa daerah yang akses SMA Negeri-nya masih terbatas. Moratorium ini perlu dikaji ulang agar ada pengecualian bagi wilayah yang benar-benar membutuhkan tambahan sekolah,” ujar anggota komisi E DPRD provinsi Jatim ini.
Salah satu daerah yang mengusulkan pendirian SMA Negeri baru adalah Pemkot Pasuruan, yang ingin menghadirkan sekolah menengah atas negeri di wilayah timur kotanya.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi disparitas pendidikan akibat sistem penerimaan berbasis zonasi atau Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang mengutamakan domisili.
“Langkah Pemkot Pasuruan ini patut diapresiasi, karena sejalan dengan semangat pemerataan pendidikan. Pemerintah Provinsi perlu lebih fleksibel dalam menerapkan kebijakan agar masyarakat tidak dirugikan,” sambung anggota fraksi PKS ini.
Sebagai anggota legislatif yang membidangi pendidikan, Puguh berkomitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat terkait akses pendidikan yang lebih merata. Ia berencana mendorong dialog antara DPRD Jatim dan Pemerintah Provinsi guna mencari solusi terbaik tanpa mengabaikan kualitas pendidikan.
Dengan evaluasi yang tepat, Puguh berharap tidak ada lagi daerah di Jawa Timur yang mengalami kesenjangan pendidikan hanya karena keterbatasan jumlah sekolah negeri.(Yul)
