JAKARTA, Beritalima.com– Senator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Riau, Edwin Pratama Putra meminta Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menginisiasi untuk wujudkan harapan 21 provinsi penghasil sawit agar mendapat Dana Bagi Hasil (DBH).
Permintaan itu disampaikan Edwin saat mendampingi LaNyalla dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Riau, Syamsuar di Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru, awal pekan ini.
Penegasan itu menanggapi aspirasi dalam Raker yang merupakan rangkaian kunjungan kerja Ketua DPD RI di Provinsi Riau.
“Saya minta Pak Ketua menginisiasi untuk mewujudkan harapan 21 daerah penghasil sawit. Karena ada nuansa ketidakadilan dalam soal ini. Itu yang dirasakan pemerintah provinsi,” kata Edwin.
Memang dalam Raker, Syamsuar mengungkapkan beberapa aspek teknis yang mendasari usulan pembagian DBH Sawit ke Pemerintah Pusat. “Selama ini daerah menerima dampak dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Seperti kerusakan infrastruktur jalan akibat pengangkutan CPO. Tingginya potensi erosi, serta resiko pencemaran udara, tanah dan air akibat ancaman kebakaran hutan dan lahan. Juga limbah padat B3 serta limbah cair lainnya,” kata Syamsuar.
Pada sisi lain, perkebunan memberi pemasukan bagi negara berupa Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) yang sangat besar. Dana tersebut dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang peruntukannya justru lebih banyak buat replanting (peremajaan kembali kebun sawit) yang diberikan kepada pengelola sawit. Baik perusahaan swasta besar maupun kelompok tani.
“Dan tidak ada bagian untuk daerah penghasil.”
Ditambahkan Syamsuar, UU No: 33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang ada baru DBH Pajak dan Migas. DBH Sawit belum masuk. Padahal ada 21 provinsi penghasil sawit. “Apalagi nanti dalam Omnibus Law, banyak pendapatan daerah yang akan terpangkas. Jadi kami akan makin susah mempercepat pembangunan daerah,” kata dia.
Provinsi penghasil sawit tercatat berada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Khusus Riau, menjadi provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, yakni lebih 3 juta hektar. “Semoga para Senator dapat mewujudkan harapan kami, yang telah kami rintis sejak tahun 2004 silam. Tetapi sampai saat ini belum juga terwujud. Meskipun kami sudah beberapa kali berkoordinasi dengan 21 Gubernur untuk menyuarakan hal ini ke pusat,” urai Syamsuar.
Senator dari Dapil Sumatera Barat, Alirman Sori mengungkapkan, DPD RI sudah mengusulkan dan memasukkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tentang revisi UU No: 33/2004 karena memang sudah waktunya dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi daerah saat ini. “Sudah masuk, tinggal kami dorong agar lebih cepat masuk ke pembahasan. Bahkan kami di DPD sudah menyiapkan naskah akademiknya,” beber Alirman.
Dalam Raker tersebut, Ketua DPD RI juga menekankan beberapa hal penting di Riau. Salah satunya adalah proses transisi Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke Pertamina. LaNyalla meminta Pemprov Riau aktif berkoordinasi para pihak, termasuk SKK Migas, untuk membantu memastikan agar transisi tersebut lancar. “Terutama fokus kepada tenaga kerja lokal, agar tetap bekerja, meski pengelolanya baru,” kata dia.
Senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur juga mendorong agar program Tekpolitan di Kabupaten Palalawan terus digarap dengan serius, khususnya untuk mempercepat program added value terhadap komoditas sawit.
Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjual CPO, juga aneka produk turunannya yang memiliki nilai tambah, baik untuk ekspor maupun mengurangi impor bahan baku termasuk target pemerintah untuk bisa memproduksi bahan bakar B-100.
Raker hampir tiga jam tersebut memang mencacat banyak hal. Dipimpin LaNyalla, empat Senator asal Riau tampak hadir lengkap. Instiawati Ayus, Edwin Pratama Putra, Dr Misharti dan Muhammad Gazali Lc. Juga tampak sejumlah Senator asal Sumatera, Fachrul Razi (Aceh), Bustami Zainudin (Lampung), Alirman Sori (Sumatera Barat), Dharma Setiawan (Kepulauan Riau), Alexander Fransiscus dan Zuhri M Syazali, keduanya dari Bangka Belitung. (akhir)
