Surabaya, beritalima.com | Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kebersihan lingkungan kantor. Melalui arahan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Pemkot kini rutin melakukan penilaian terhadap seluruh kantor Kelurahan, Kecamatan hingga Perangkat Daerah (PD) melalui program penilaian aspek ASRI (Aman, Sehat, Rapi, dan Indah).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru, mengungkapkan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto terkait penciptaan lingkungan yang asri di instansi pemerintahan.
“Pak Wali Kota meminta dilakukan penilaian kepada seluruh PD terhadap aspek Asri tersebut. Ini adalah bentuk tindak lanjut kami terhadap arahan pusat agar kantor-kantor pelayanan publik memenuhi standar aman, sehat, bersih, dan indah,” ujar Tundjung, Senin (6/4/2026)
Dalam penilaian ini, Pemkot Surabaya telah membentuk tim juri independen yang terdiri dari lima lembaga ahli, di antaranya Kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Ikatan Arsitek Jawa Timur, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur, dan unsur akademisi/Plato.
Masing-masing tim juri memiliki tugas untuk melakukan penilaian sesuai bidangnya, seperti keamanan, kebersihan hingga keasrian.
Tundjung menjelaskan bahwa hasil penilaian akan diumumkan secara transparan setiap bulannya. Satuan kerja dengan nilai terbaik akan mendapatkan Bendera Putih, sedangkan lima kantor pelayanan atau wilayah dengan nilai terendah akan diberikan Bendera Hitam.
“Tujuannya agar mereka tahu kondisinya. Jika kurang baik, diberi bendera hitam agar ke depannya bisa ditingkatkan lagi,” tegasnya.
Menariknya, proses penilaian ini dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan jadwal pasti ke lokasi sasaran. Meski setiap PD sudah diinformasikan bahwa periode penilaian telah dimulai, mereka tidak tahu kapan tim juri akan datang.
“Memang harus mendadak. Jadi semua harus siap setiap saat. Tadi tim juga mengecek detail sampai kepada kebersihannya sesuai standar pelayanan (SOP), hingga Standar Pelayanan Minimal (SPM)-nya,” tambah Tundjung.
Meski saat ini penilaian masih difokuskan pada tingkat kecamatan dan kelurahan secara bertahap, ke depannya seluruh OPD di lingkungan Pemkot Surabaya akan dikunjungi.
Output utama dari program ini bukan sekadar penghargaan, melainkan kenyamanan warga Surabaya saat mengakses layanan pemerintah.
“Kalau kantornya bersih dan rapi, masyarakat juga nyaman. Namun, kami juga meminta dukungan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan saat berada di ruang publik atau ruang pelayanan pemerintah. Mari kita jaga bersama keasrian kota ini,” pungkasnya. (*)
