SURABAYA, beritalima.com | Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) gelar Webinar Nasional bertajuk UMKM Naik Kelas Melalui Pengawasan Kemitraan. Kegiatan pada Selasa (14/9/2021) ini termasuk rangkaian acara menuju Peresmian Kantor Wilayah VII KPPU di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Berbagai pembicara yang memiliki peran penting dalam sektor UMKM dihadirkan, di antaranya Ketua KPPU Kodrat Wibowo, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.
Selain itu juga Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih, Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang, dan Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi Universitas Gadjah Mada Hargo Utomo.
“Berbagai pihak harus berkolaborasi, bahu-membahu, untuk melindungi dan memberdayakan UMKM agar bangkit dan kembali menggerakkan roda ekonomi Indonesia,” ujar Ketua KPPU dalam sambutan pembukanya.
“Pemerintah tentu telah memiliki berbagai stimulus kebijakan untuk membangkitkan UMKM di Indonesia. Baik melalui upaya pemberdayaan, peningkatan akses terhadap modal, kemudahan dalam pengurusan proses perizinan, dan sebagainya,” lanjutnya.
Mendukung pernyataan tersebut, Menkop UKM melalui sambutannya mengatakan bahwa hasil produk UMKM dalam rantai pasok masih sangat rendah, namun dengan hadirnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja diharapkan perekonomian Indonesia dapat lebih maju.
“Salah satu napas UU Cipta Kerja adalah mendorong persaingan usaha yang adil dengan adanya kemitraan yang setara antara UMKM dan pelaku usaha besar. Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan KPPU berkomitmen untuk menjamin hal tersebut,” jelas Menkop UKM.
Sebagai pembicara pertama, Gubernur Jateng menyampaikan bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggerakkan UMKM, dimana salah satu masalah yang teridentifikasi adalah terkait pemasaran produk UMKM.
“Kami juga membuat pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan nilai produk mereka. Selain itu, ada juga beberapa kerjasama dengan 985 event, dan lumayan dapat menggerakkan UMKM. Pemerintah juga membeli produk-produk UMKM, dengan begitu UMKM bisa tetap laku dan produktif,” ujar Gubernur Jateng.
Dari sisi persaingan usaha, Wakil Ketua KPPU memaparkan mengenai peran KPPU dalam pengawasan dimana tercakup beberapa aspek, diantaranya mewujudkan kemitraan, mendorong struktur pasar yang menjamin persaingan usaha yang sehat, serta mencegah penguasaan pasar dan pemusatan usaha.
“KPPU berharap dalam suatu kemitraan itu para pihak memiliki kedudukan yang sejajar. Sebagaimana yang diamanatkan melalui UU No.20/2008,” katanya.
Menyampaikan pendapat sebagai Pelaku Usaha Besar, Franciscus menyampaikan mengenai bagaimana PT Indofood mengelola mitra UKMnya.
Mengetahui betul keterbatasan UKM, yang diantaranya dalam hal akses pengetahuan terkait teknis, sifat pasar, regulasi, keuangan serta pengetahuan umum menajemen, Franciscus terus melakukan upaya pengembangan melalui pelatihan, networking dan digitalisasi.
“Sampai mereka mandiri dan siap naik kelas, kami akan dorong terus menerus. Namun dari segi peraturan dan pengawasan, apabila ada standard perjanjian kemitraan mungkin dapat diberikan bagi kami agar kemitraan yang sehat dapat terwujud,” jelas Franciscus.
“Implementasi kemitraan usaha khususnya bagi UMKM untuk bisa Naik Kelas membutuhkan kesadaran kolektif tentang spirit gotong royong agar produktivitas ekonomi terjaga,” begitu pendapat Hargo.
Lebih lanjut Hargo mengatakan, optimasi peran kelembagaan inkubasi dan akselerasi yang diselenggarakan oleh berbagai pihak untuk menyokong proses implementasi kemitraan usaha yang berkualitas. (Gan)
Teks Foto: Webinar Nasional bertajuk UMKM Naik Kelas Melalui Pengawasan Kemitraan gelaran KPPU, Selasa (14/9/2021).
