Dosen FISIP Unair Tanggapi Ungkapan Menkominfo Menyikapi Kasus Peretasan Data PDN

  • Whatsapp

SURABAYA, Beritalima.com-
Pada Juni lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi melaporkan kejadian serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN).

Serangan itu menyebabkan gangguan pada layanan publik pada PDNS 2 Surabaya. Serangan tersebut muncul pada 18 dan 19 Juni 2024 dengan jenis operasi ransomware.

Ransomware merupakan jenis serangan yang mengunci dan menghalangi akses data pemilik hingga peretas mendapat uang tebusan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Budi Arie mengatakan bahwa pelaku peretas bukan berasal dari sebuah negara. Ia beranggapan bahwa hal tersebut perlu disyukuri terlebih dahulu.

“Dalam serangan siber ini selalu analisanya dua. Ini state actor (aktor berasal dari negara) dan non state actor (bukan berasal dari negara). Tetapi, di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka (pelaku) ini non state actor dengan motif ekonomi. Itu udah Alhamdulillah dulu, karena kalau yang menyerang negara, berat,” ungkap Budi Arie.

Dalam ungkapannya, ia juga mencontohkan sebuah negara yang pernah diserang oleh negara lain.

Salah satu dosen Ilmu Komunikasi Unair, Rani Sukma Ayu Suteja, S.I.Kom., M.Sc turut memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut. Menurutnya, terdapat hal yang kurang etis jika pernyataan syukur tersebut diucapkan oleh seorang Menkominfo.

“Dalam ilmu public relations, sejatinya krisis sekecil apapun harus ditanggapi dan ditangani dengan segera, serta dikomunikasikan kepada publik dengan transparan agar menghindari kesalahpahaman yang justru dapat menjatuhkan reputasi lembaga,” ungkap Rani.

Jika dilihat dari segi komunikasi krisis, Rani mengutarakan bahwa perlu ada penyampaian maaf kepada publik secara terbuka. Hal itu dikarenakan sikap tersebut kurang menunjukkan empati kepada masyarakat. Menurut Rani, pembelaan diri dari lembaga diperlukan, namun membutuhkan strategi yang lebih halus.

“(Pemerintah) sebenarnya cukup cepat dalam menangani hacker, tetapi akan lebih baik kalau pemerintah memiliki manajemen risiko untuk menangani masalah serupa kedepannya,” tuturnya.(Yul)

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait