SURABAYA, Beritalima.com-
Presiden Joko Widodo kembali mengumumkan reshuffle Kabinet Indonesia Maju di akhir masa jabatannya. Keputusan untuk mengganti beberapa jajaran seperti Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri investasi, tambahan wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) tersebut disampaikan pada Senin (19/8/2024).
Menanggapi perubahan tersebut, dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga (Unair) Ali Sahab SIP MSi memberikan tanggapannya. Menurut Ali, reshuffle Kabinet Indonesia Maju dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda.
“Reshuffle di akhir masa jabatan ini di satu sisi sebagai upaya menggenjot kinerja di akhir jabatan Jokowi. Akan tetapi, di satu sisi juga sebagai isyarat kepada partai oposisi yang cenderung berseberangan,” ungkap Ali, Rabu (20/8/2024).
Upaya Melanggengkan Kekuasaan
Ali menuturkan bahwa keputusan Jokowi melakukan reshuffle dapat bermakna sebagai bentuk apresiasi pada pihak yang telah berjasa karena telah mendukungnya.
“Saya melihat ini juga sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan untuk keberlanjutan program. Ditambah setelah ini, kepemimpinan akan dilanjutkan oleh orang yang didukungnya, yaitu Prabowo,” ujar Ali.
Di luar itu, Ali beranggapan bahwa perubahan kabinet di akhir masa jabatan tidak akan berpengaruh besar dalam pembuatan kebijakan atau keputusan politik tertentu.
“Saya kira tidak akan berpengaruh signifikan. Sepintar apa pun orang yang dilantik, jika hanya tersisa waktu tiga bulan, maka tidak akan bisa mengambil kebijakan yang berdampak besar bagi masyarakat,” paparnya.
Respons dan Sikap Masyarakat
Menyikapi perubahan yang ada, Ali percaya bahwa masyarakat sudah bisa menilai kinerja pemerintah. Banyaknya perubahan sistem dan kebijakan yang semakin hari semakin memberatkan rakyat, dapat berpotensi membuat penilaian masyarakat akan semakin buruk pada pemerintah.
Menurut Ali, sikap yang perlu diambil oleh masyarakat saat ini adalah fokus mengawasi kinerja dan kebijakan pemerintah yang sedang berjalan. Ia juga mengingatkan agar ke depan masyarakat dapat memilih pejabat daerah dan pusat berdasarkan pada program kerja dan track record-nya.
“Inilah pentingnya memutuskan pilihan politik berdasarkan program kerja dan track record-nya, sehingga calon yang tidak berkualitas itu tidak perlu didukung. Hal ini dapat menjadi upaya preventif agar tokoh politik yang kita pilih dapat membuat kebijakan yang rasional dan condong pada kepentingan masyarakat luas,” pungkas Ali.(Yul)
