Jakarta, beritalima.com|– Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengajak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkuat arah kebijakan fiskal nasional agar lebih produktif dan berorientasi pada kemandirian daerah.
Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menkeu (3/11), Tamsil menyampaikan, “Arsitektur APBN adalah cerminan moral kekuasaan. Saya mengapresiasi gebrakan revolusioner Pak Purbaya yang sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo, memperbesar keberpihakan anggaran ke daerah yang langsung ke rakyat dan menggerakkan produktivitas nasional.
Tamsil menilai arah kebijakan fiskal Menkeu Purbaya sudah berada di jalur benar. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan daerah memanfaatkan ruang fiskal yang ada. Karena itu, diperlukan supervisi kebijakan untuk mendorong kemandirian fiskal, agar desentralisasi keuangan benar-benar menghasilkan kreativitas dan produktivitas, bukan ketergantungan.
“Sebagai perwakilan daerah, kami merasakan denyut kehidupan di lapangan yang sering kali tidak terjangkau oleh pusat. Daerah memerlukan bimbingan, bukan sekadar transfer. Diperlukan supervisi yang konstruktif bagi kemandirian fiskal daerah, agar setiap rupiah menghidupkan ekonomi rakyat, bukan hanya menutup beban administratif,” terangnya.
Tamsil menekankan pentingnya memperkuat inovasi pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pembiayaan publik, sehingga dapat menstimulasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara mandiri dan akuntabel.
“Daerah yang memiliki kredibilitas fiskal seharusnya diberi ruang untuk membiayai dirinya sendiri. Instrumen seperti municipal bond bisa menjadi jalan tengah antara kemandirian dan akuntabilitas. Dengan begitu, fiskal nasional tidak hanya disiplin, tetapi juga hidup dan produktif,” tambahnya.
Selain itu, Tamsil mengingatkan keadilan fiskal harus tetap menjadi kompas utama kebijakan pusat. Ia menyoroti pentingnya proporsi Transfer ke Daerah (TKD) yang adil dan tepat sasaran sebagai instrumen pemerataan produktivitas, bukan sekadar distribusi anggaran.
“Keadilan fiskal bukan hanya soal pembagian angka, tapi pembagian kesempatan untuk tumbuh. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan dalam satu nadi. Ketika fiskal pusat kuat dan daerah berdaya, maka kemakmuran nasional akan tumbuh dari akar,” ujarnya.
Ia menilai kerja sama antara DPD RI dan Kementerian Keuangan menjadi krusial untuk mengawal keseimbangan antara disiplin fiskal dan pemerataan ekonomi.
“Kami mendukung penuh langkah Pak Purbaya dalam membangun fiskal yang berani dan berpihak. Tetapi kami juga ingin memastikan agar keberanian fiskal ini menumbuhkan daerah. Karena sejatinya, keadilan fiskal adalah napas bagi kemakmuran bangsa,” ungkap Tamsil.
Sementara Menkeu Purbaya akui belum bisa menyampaikan banyak hal terkait pertemuan dengan DPD. Pasalnya, sejak ditunjuk jadi Menkeu, raker hari ini baru pertama dengan DPD.
Terkait realokasi anggaran yang tidak terserap, Purbaya menyebut kementeriannya menjalankan kebijakan yang perlu, dalam hal ini memastikan anggaran digunakan maksimal. Ia mengklaim, pemerintah memberi bantuan tambahan untuk mendorong ekonomi lebih cepat.
Jurnalis: rendy/abri
