SURABAYA, Beritalima.com|
Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur menyatakan tetap loyal terhadap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Bayu Airlangga. Bahkan Bayu menyatakan, para pengurus dan kader PD di daerahnya tidak goyah meski ada terpaan isu kudeta di tingkat pusat.
“Kami tidak akan goyah sedikitpun. Pengurus dan kader di Jatim akan patuh dan loyal terhadap Mas AHY sebagai ketua umum kami,” tegas Bayu Airlangga.
Politikus muda tersebut menilai saat ini sosok AHY adalah figur yang bisa diterima tidak hanya oleh kader Demokrat, tetapi oleh seluruh simpatisan maupun rakyat secara luas.
Terbukti pada Kongres V Partai Demokrat Maret 2020 yang telah memutuskan secara aklamasi AHY sebagai ketua umum.
“Para pengurus partai khususnya DPC se-Jatim telah kontak saya. Mereka siap membuat pernyataan tetap setia terhadap Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Mas AHY,” sambung menantu mantan Gubernur Jatim Soekarwo tersebut.
“Bagi Demokrat Jatim, sosok AHY dipercaya mampu membawa kebesaran Partai Demokrat, terlebih sosoknya sebagai pemimpin masa depan yang ditunggu masyarakat Indonesia,” lanjut Bayu.
“Kami berharap seluruh senior dan kader Partai Demokrat juga menghormati hasil kongres serta tetap menjaga keharmonisan di partai ini,” tandas wakil Ketua Komisi A DPRD provinsi Jatim tersebut.
Sebelumnya, beredar isu adanya gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat, bahkan AHY telah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo soal adanya dugaan keterlibatan pejabat penting dalam permasalahan tersebut.
AHY menjelaskan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu diketahui dari laporan dan aduan dari pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang.
Gabungan dari pelaku gerakan itu kata dia terdiri dari 5 orang, 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi.
“Dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu. Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” tutur AHY beberapa waktu lalu.(yul)
