Jakarta, beritalima.com| – Ketua Komite IV DPD RI Senator Ahmad Nawardi mendukung langkah pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) yang sepakati mekanisme pembagian beban (burden sharing) untuk mendukung program prioritas Asta Cita Presiden, sehingga dirasakan manfaatnya hingga ke desa.
Skema burden sharing kini fokus pada program perumahan rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), dengan pembagian bunga 50:50 antara BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BI menanggung 2,9 persen bunga untuk rumah rakyat dan 2,15 persen untuk program Kopdes Merah Putih, setelah dikompensasi dengan penempatan dana pemerintah di perbankan domestik.
Kebijakan ini akan meringankan beban fiskal tanpa mengurangi independensi BI sebagai bank sentral. Burden sharing adalah bentuk sinergi moneter dan fiskal terukur dan proporsional. Senator Ahmad Nawardi menyambut baik kebijakan ini sebagai langkah inovatif dan strategis.
“DPD RI dalam hal ini Komite IV mendukung langkah burden sharing karena ini adalah ikhtiar menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mempercepat pembiayaan program prioritas Presiden. Namun, dukungan kami bukan tanpa catatan. Skema ini harus benar-benar terukur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” kata Nawardi di Jakarta (11/9).
Burden sharing jangan sampai dipahami sebagai ‘jalan mudah’ mencetak uang untuk menutup defisit. “Kita harus belajar dari pengalaman negara lain yang terlalu jauh menggunakan pembiayaan moneter hingga berujung instabilitas. BI tetap harus independen, sementara pemerintah perlu disiplin fiscal,” tambahnya.
Senator asal Jawa Timur ini menekankan, manfaatnya harus langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok bawah. “Perumahan rakyat dan koperasi desa adalah kebutuhan mendasar. Jangan sampai burden sharing hanya berhenti di angka-angka makro, tapi harus turun nyata ke desa, ke keluarga yang membutuhkan rumah layak, dan ke koperasi yang menopang ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
Jurnalis: rendy/abri
