Jakarta, beritalima.com| – Anggota DPD RI asal Jawa Barat Aanya Rina Casmayanti – akrab disapa Teh Aanya – mendorong percepatan pendirian Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh desa di Jawa Barat (Jabar). Baginya, KMP bukan sekadar program seremonial, tapi langkah strategis membebaskan masyarakat dari ketergantungan pada rentenir, pinjaman online dan jeratan tengkulak yang selama ini membebani petani serta pelaku UMKM di desa.
Teh Aanya mengapresiasi langkah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jabar yang aktif menggandeng pemerintah kabupaten/kota demi merealisasikan target pembentukan KMP di 5.311 desa hingga peringatan Hari Koperasi pada 12 Juli 2025. Namun, ia menyoroti masih adanya kendala di beberapa daerah, seperti Kota Depok.
“Hari Koperasi tinggal hitungan hari. Saya yakin Dinas bisa menyelesaikan persoalan miskomunikasi dengan Pemkot Depok. Koperasi ini harus berdiri serentak,” ungkap Teh Aanya. Hadirnya KMP tidak boleh berhenti sebagai prasasti atau simbol politik semata. “Koperasi Merah Putih harus menjadi legacy, bukan sekadar prasasti. Ini era baru, di mana desa jadi pusat pembangunan. Jangan biarkan program ini tinggal nama tanpa hasil nyata,” ucapnya.
Ditekankan Teh Aanya, KMP harus menjalankan fungsinya sebagai motor penggerak ekonomi desa secara profesional dan berkelanjutan. Ia mendorong agar pengelolaan KMP dibekali sumber daya manusia (SDM) berintegritas, infrastruktur memadai, modal cukup, serta strategi bisnis yang jelas dan terukur.
Sebagai senator, Teh Aanya berkomitmen mengawal sinergi antara Dinas Pemberdayaan Desa, Kementerian Desa, dan Kementerian Koperasi agar keberadaan KMP benar-benar menjawab tantangan ekonomi desa, memperluas inklusi keuangan, serta membuka lapangan kerja di tingkat lokal.
KMP merupakan program unggulan pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Koperasi ini mengusung semangat gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa. KMP akan bergerak di berbagai sektor strategis seperti simpan pinjam, klinik desa, apotek murah, logistik, hingga pengadaan sembako.
Setiap unit KMP dirancang mendapatkan dana awal sebesar Rp3–5 miliar dan diharapkan dapat menekan inflasi, memperpendek rantai distribusi, serta memperkuat daya saing produk lokal.
Jurnalis: Rendy/Abri
