MOJOKERTO, Beritalima.com- Seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan menaikkan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax pada 3 September 2022 lalu. Harga Pertalite resmi dinaikkan menjadi Rp 10.000 per liter dari Rp 7.650 per liter, harga Solar naik menjadi Rp 6.800 per liter dari Rp 5.150 per liter, dan Pertamax naik menjadi Rp 14.500 per liter dari Rp 12.500 per liter.
Kenaikan harga BBM Bersubsidi tersebut mendapat penolakan dari sejumlah Partai politik dan elemen masyarakat dan berharap agar pemerintah membatalkan kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi, salah satunya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Ketua DPD PKS Kab.Mojokerto Imam Sutarso S.E yang didampingi Sekertaris DPD PKS Kaiyan menuturkan, Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi tersebut sangat berdampak bagi seluruh masyarakat dan mempengaruhi kebutuhan yang lain dan kebijakan tersebut juga tidak empati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam keadaan kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi dan juga krisis pangan
” PKS bertanggungjawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi” tutur Imam Sutarso di Kantor DPD PKS Kab.Mojokerto. Selasa (6/9/2022)
Kenaikan harga BBM bersubsidi ini, yang jelas akan menurunkan daya beli Masyarakat khususnya masyarakat kecil. seperti tukang ojek, Tukang Bakso, dan pedagang keliling para buruh pekerja atau pelaku UMKM, yang akan menjerit Terpukul ekonomi sulit Bangkit dari keterpurukan ekonomi
Dan juga akan berdampak terhadap inflasi, inflasi kurang lebih 3,6 %, Jadi kalau inflasi itu dengan kenaikan 10% BBM itu akan selaras dengan kenaikan inflasi 1,2% sampai 30%
” Kenaikan BBM naik kemungkinan juga inflasi bertambah 3 sampai 3,6% di bulan Junidi angka 4,9 kalau seandainya ada kenaikan inflasi 3% agar mencapai tujuan dalam persen 4,9%. itu tertinggi dalam kurun waktu hampir 20 tahun ini, selama tahun 2015 sampai sekarang ini ini tertinggi inflasinya 4,9% kenaikan BBM yang akan berkontribusi terhadap kenaikan 3% 7 sampai 8%” tambah Ketua DPD PKS yang juga pengusaha kuliner ini
Kami kader PKS yang ada di Kabupaten Mojokerto dan juga Jawa Timur dan Indonesia, meminta kepada presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk batalkan kebijakan kenaikan BBM bersubsidi
“Surat resmi kita melalui DPP sudah dilakukan, kemudian surat terbuka juga sudah dilakukan, yang ditujukan Presiden menyampaikan surat terbuka kepada Presiden, kemudian di parlemen fraksi PKS juga menyuarakan menolak dengan tegas menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM bersubsidi dan kami tentunya di daerah ini kami mendukung upaya DPP PKS dan juga fraksi PKS DPR RI untuk menolak kenaikan BBM bersubsidi tersebut” pungkasnya. (Kar)
