Jakarta — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris menilai Preidensial Threshol 20 persen merupakan alat bagi partai politik untuk mengamputasi figur berkualitas untuk maju sebagai calon presiden.
”Parpol di DPR membuat aturan agar hanya merekalah yang berhak untuk mengajukan figur calon presiden,’kata Fahira Idris dalam diskusi ”Peran DPD RI dalam Percaturan Pemimpin Bangsa” di Loby gedung DPD, Kami (7/7/2022).
Menurut Senator asal Jakarta ini, adanya Presidential 20 persen ini merupakan persoalan bangsa yang harus diselesaikan. ”Ini merupakan PR Demokrasi kita, ”katanya.
Hal itulah, lanjut Fahira, berbagai lembaga maupun partai politik diluar parpol di Senayan yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar ambang batas 20 persen dihapus. Namun semuanya ditolak MK.
Padahal salah satu tujuan demokrasi adalah kesetaraan hak warga negara dalam berpolitik. ”Tapi dihalang-halangi oleh aturan ini,’katanya. .
Menurutnya ada kesenjangannya yang sangat luar biasa antara keinginan para pembuat undang-undang pemilu dengan kehendak publik luas agar ambang batas ini dihapuskan.
”Situasi seperti ini tentunya sangat tidak baik untuk perjalanan bangsa ini kedepan,’jelas Fahira.
Menurutnya, selana ini DPD RI terus berupaya memadamkan kesalah pahaman presidential threshold ini, kami menangkap dengan jelas keinginan masyarakat agar pilpres 2024 ini diselenggarakan lebih adil, bermartabat dan berkualitas,”jelas Fahira
”Kami DPD bersama sejumlah tokoh mempunyai keyakinan yang sama bahwa Indonesia ini punya banyak stok pemimpin yang berkualitas tetapi diamputasi oleh ambang batas 20 %.,”tegas Fahira.
Diskusi Dialog Kebangsaan ini menghadirkan pengamat politik Dr. Rocky Gerung, Djamal Aziz, B.Sc., S.H., M.H. dan wartawan Senior John Oktaveri. (ar)
