JAKARTA, Beritalima.com– Untuk memperkaya substansi penyusunan draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RUU SP3K), Komite II DPD RI menggandeng Universitas Andalas (Unand) melaksanakan penelitian empirik.
Kegiatan dalam rangka penyerapan masukan secara akademik maupun teknokratik di Padang, Senin (3/5). Deputi Persidangan Setjen DPD RI, Sefti Ramsiaty mewakili Komite II mengatakan, UU No: 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan salah satu UU yang masuk longlist Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.
Dalam forum itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Benni Warlis memaparkan, jika sektor pertanian, perikanan dan kehutanan memiliki sumbangan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PRDB) 22,38 persen terhadap pembangunan Sumatera Barat, dengan lapangan usaha sektor pertanian 36,22 persen.
“Beberapa aspek permasalahan penyuluhan di Sumatera Barat, jumlah penyuluh yang tidak mencukupi, terbatasnya peningkatan kapabilitas penyuluh, substansi kerja penyuluh dan kewenangan kelembagaan,” ungkap Benni.
Tim Ahli Penyusunan RUU SP3K, Bustanul Arifin memaparkan, draf naskah akademik RUU menjadi pembahasan pada penelitian empirik ini. UU No: 16/2006 tentang SP3K wajib direvisi karena sudah tidak kompatibel, termasuk pentingnya penyuluhan sebagai bentuk pendidikan informal.
“Jika penyuluhan merupakan pendidikan, seharusnya berhak untuk mendapatkan porsi anggaran pendidikan 20 persen. Penyuluh seharusnya adalah tenaga fungsional yang bertugas mendidik, mengubah perilaku dan menyampaikan teknologi,” kata Bustanul yang juga Guru Besar Universitas Lampung (Unila) itu.
Ketua Program Studi Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pascasarjana Unand, Hery Bachrizal Tanjung menyampaikan pentingnya menegakkan khittah penyuluhan, termasuk pentingnya membangun Balai Pembangunan Pertanian Kecamatan sebagai Pusat Interaksi Komponen terkait Penyuluhan Pertanian (BPP PINTAR). “BPP lembaga terdepan, ada komponen pembangunan ekonomi pertanian. Pemberdayaan masyarakat yang luar biasa.”
Kegiatan dibuka Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama Unand, Hefrizal Handra. Diskusi dihadiri Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, OPD Provinsi Sumatera Barat seperti Dinas Kehutanan, Peternakan, Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasaman Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dan lain-lain. (akhir)
