JAKARTA, Beritalima.com– DPD RI mengajak Pemerintah Provinsi (Penprov) se-Indonesia mensukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua dan sekaligus menawarkan solusi atas masalah dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah (Pemda).
Seperti laporan KONI Pusat, beberapa Pemprov tidak menganggarkan dana secara cukup buat KONI Daerah, karena pada saat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 karena beberapa Pemprov masih berasumsi PON XX Papua ditunda lagi akibat pandemi Covid-19.
Hal ini diungkapkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) DPD RI dengan Gubernur dan stakeholder kementerian/lembaga, KONI Pusat dan daerah, PB PON XX Papua membahas kesiapan pelaksanaan PON XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI Papua, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/4).
“Salah satu upaya saya tawarkan adalah Pemprov, dengan mengacu ke PP No: 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan Permendagri No: 13/2006 tentang Perubahan APBD, kiranya Gubernur dapat menempuh upaya yang lazim disebut sebagai Pengeluaran Mendahului Perubahan APBD, dengan memperhatikan kaidah serta norma keuangan dan hukum,” urai LaNyalla.
Ketua Komite III DPD RI, Prof Dr Sylviana Murni mengatakan, para Senator sangat menaruh perhatian sukses penyelenggaraan PON XX Papua. “Saya memberikan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat pelaksanaan Rakor ini. Semoga penyelenggaraan PON ke XX dan Peparnas XVI yang di Papua, Oktober 2021 dapat sukses dari semua aspek sehingga menjadi momentum mendorong optimalisasi olah raga prestasi di Indonesia sehingga siap bersaing di era global,” ujar Sylviana.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali mengatakan, Kemenpora susuai arahan presiden berusaha semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan PON XX Papua sesuai protokol kesehatan yang ketat.
“Tim dari Kemenpora sekarang sudah di Papua, kami juga telah menempatkan pejabat di sana untuk memonitor secara terus-menerus untuk memastikan suksesnya penyelenggaraan PON XX Papua,” ungkap politisi senior Partai Golkar tersebut.
Dari pertemuan yang diinisiasi DPD RI menghasilkan beberapa hal penting untuk menjadi bahan pemikiran, yaitu terdapat kebutuhan penguatan regulasi, arahan dan pedoman dari Pemerintah Pusat untuk memastikan penyaluran anggaran mendapatkan jaminan secara legalitas khususnya dalam konteks hibah pembiayaan kontingan di tiap provinsi yang mengikuti PON di Papua.
“Perlu dukungan anggaran mengingat ada beberapa daerah yang memiliki keterbatasan untuk membiayai kontingan dalam mengikuti PON. Hal ini membutuhkan perubahan APBD dan percepatan proses pencairan dana hibah serta dukungan dari Pemerintah Pusat,” lanjut Sylviana, senator DKI tersebut.
Ketua KONI Pusat, Marciano Norman dan Panitia Besar PON XX Papua Yunus Wonda mengapresiasi DPD RI yang begitu memberikan perhatian optimal akan terselenggaranya PON XX Papua. Menurut informasi ada beberapa KONI daerah yang mengungkapkan keterbatasan ketersediaan anggaran yang kemungkinan akan berdampak pada partisipasinya pada PON XX Papua ini.
Komite III DPD RI melihat perlunya dukungan lintas instansi, termasuk BUMN pusat dan daerah, untuk fasilitasi dan penguatan agar PON di Papua dapat sukses terselenggara dari semua aspek dan sektor seperti untuk dukungan transportasi, akomodasi maupun konsumsi.
“Pada akhirnya, kita berharap PON ke XX dan PEPARNAS ke XVI di Papua akan sukses terselenggara dengan dukungan semua pihak sehingga berkontribusi pada kemajuan olah raga prestasi di Indonesia.” demikian Prof Dr Sylviana Murni. (akhir)
