JAKARTA, Beritalima.com– Komite I DPD RI berpandangan, proses pemulihan ekonomi daerah sangat tergantung kepada keberhasilan dalam menangani pandemi virus Corona (Covid-19). Selain disiplin protokol kesehatan (prokes), akselerasi pemberian vaksin jelas menjadi game changer pemulihan ekonomi nasional dan daerah.
Selain itu, perlu penguatan collaborative governance pelibatan aktor kunci dan multistakeholder dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan dan pengawasan penanganan pandemi Covid-19.
Hal itu mengemuka pada Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membahas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada masa Pandemi Covid-19 di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (20/9).
Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan Komite I, baik dalam rapat-rapat, kunjungan kerja (kunker) dan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah, pihaknya menilai, banyak capaian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemda). “Namun, masih terdapat berbagai kendala atau masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa pandemi covid-19,” tutur Fachrul membuka rapat kerja.
Tito mengungkapkan, Pemerintah sedang melakukan agresif testing di seluruh daerah kepada masyarakat lainnya untuk mendapatkan jumlah yang representatif kepada populasi untuk menekan laju penularan Covid-19.
“Laju Covid-19 harus di tekan di bawah 5 persen dari populasi di daerah, dalam perjalanan kita melalui trial dan error mencari formula yang pas. Pandemi ini adalah menginfeksi saluran pernafasan memakai masker menjadi kunci, menular terjadi karena kontak, menjaga jarak penting, rajin mencuci tangan intinya 5M sangat perlu ditekankan untuk mencegah penularan,” ujar Tito.
Tak mudah menjalankan kendali sosial, tak bisa dikerjakan pusat saja, harus kepala daerah sampai stakeholder terkait membuat peraturan di daerah sehingga upaya persuasif dan kohesif untuk penerapan prokes. “Pemerintah terus memparalelkan kebijakan pusat dan daerah dan mengorkestrasi kebijakan antar kementerian untuk menangani pandemi ini di bawah arahan langsung Presiden. Ini krisis multi dimensi. Karena itu, keserentakan dari pusat dan daerah menjadi penting,” ucap dia.
Kebijakan Pemerintah dalam pengendalian penyebaran Covid-19 bertujuan untuk keselamatan rakyat, melalui konsistensi kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 dan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
“Vaksin adalah game changer untuk menanggulangi Covid-19, karena itu perlu ada terobosan yang dilakukan dalam percepatan vaksinasi. Daerah boleh melakukan terobosan sesuai dengan karakteristik masing-masing, sesuai skala prioritas karena vaksin masih terbatas,” lanjut Tito.
Senator dari Dapil Provinsi Jambi, M Syukur menyangkut kebijakan politik pemerintah soal penerapan anggaran daerah agar tepat sasaran. Perlu adanya evaluasi setiap tahapan pemakaian anggaran di daerah agar diketahui penyerapan itu agar tepat fungsi bukan hanya habis saja.
“Saya menyoroti pemakaian kebijakan pemakaian aplikasi pedulilindungi.id untuk mengontrol pergerakan dan screening Covid-19, karena tidak semua masyarakat mempunyai gawai dan kebijakan ini perlu diperbaiki agar tidak menghalangi hak masyarakat dalam beraktifitas,” kata dia.
Fachrul menambahkan, penanganan Covid 19 di daerah belum berjalan efektif, akibat tidak jelasnya regulasi tunggal yang mengatur terkait hal ini. Ada UU Kekarantinaan Kesehatan, Keppres Kedaruratan Covid-19, Permenkes, PMK, Permendagri/Instruksi Mendagri. Namun, implementasi di lapangan berjalan sendiri-sendiri.
Selain itu, pelayanan publik kurang efektif pada masa pendemi Covid 19 karena beberapa faktor antara lain koordinasi lemah antar kementerian dan lembaga, kewenangan pemerintah pusat yang terlalu besar, kordinasi hubungan pusat dan daerah belum berjalan baik, lemahnya penyerapan anggaran di daerah dan korupsi. Bantuan sosial maupun dana penanganan Covid-19.
“Melalui rapat kerja ini Komite I ingin pemerintah melalui Kemendagri untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat dan daerah dapat berjalan secara efektif dan optimal mendorong percepatan belanja daerah dalam penanganan Covid-19,” demikian Fachrul Razi. (akhir)
