JAKARTA, Beritalima.com– Perbedaan pilihan politik pada pemilihan presiden-wakil presiden (capres-cawapres) harus disikapi secara bijak karena itu adalah bagian dari perkembangan demokrasi di tanah air yang semakin matang.
Karena itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berharap agar masa jelang pemilu serentak 17 April nanti, seluruh elemen masyarakat harus tetap dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
DPD RI menghimbau masyarakat tidak terpengaruh dengan hasutan dan tetap menjaga kebersamaan dalam perbedaan seperti selama ini.
“Perbedaan pandangan dan pilihan politik hal yang wajar dan lumrah. Karena pada hakekatnya, kesemuanya itu punya tujuan yang sama, yakni membawa negara Indonesia lebih maju, aman, adil dan makmur,” kata Nono Sampono.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPD RI ini saat membuka Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/3) siang.
Sidang Paripurna mengagendakan pidato pembukaan Masa Sidang IV 2018-2019 dan laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan. “Pelaksanaan Pemilu tercoreng dengan banyaknya berita-berita hoaks atau bohong,” ungkap Nono yang juga purnawirawan TNI AL itu.
Dikatakan, DPD RI prihatin karena maraknya berita hoaks yang telah mempengaruhi masyarakat serta berpotensi menimbulkan adanya perpecahan.
Hal ini ditandai dengan semakin mendekati waktu pemilu, berita informasi mengenai ujaran kebencian, fitnah, kebohongan, dan prasangka semakin menyebar di berbagai media, terutama media-media sosial yang sering digunakan masyarakat.
Konten yang terdapat dalam berita-berita hoaks dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang mengedepankan rasa hormat menghormati, harga menghargai dan saling bertoleransi antar sesama golongan dan kelompok.
Karena itu, Nono mendorong agar semua pihak, termasuk pemerintah mempunyai tanggung jawab moral dalam mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan berita-berita palsu.
Media massa baik elektronika, cetak maupun media sosial juga diharapkan terlibat untuk menjaga kondisi bangsa agar tetap kondusif dan tidak mengalami perpecahan.
DPD meminta agar media dapat berfungsi sebagai pemberi edukasi dan informasi bagi masyarakat serta ikut menjaga kondisi bangsa agar tetap kondusif.
“Selain itu, kami juga menghimbau agar kita menggunakan media sosial secara arif dan bijaksana demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” pesan Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku ini.
Selain pemilu, DPD juga menyoroti masalah dana kelurahan. Wakil Ketua DPD RI Bidang I ini berharap, pemerintah dalam mengucurkan dana kelurahan betul-betul tepat sasaran dengan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban yang tepat.
Karena itu, DPD berharap agar dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun yang akan dialokasikan kepada 8.122 kelurahan di Indonesia memajukan kesejahteraan dan menumbuhkan pemerataan pembangunan di daerah.
“DPD RI juga berharap agar dana kelurahan itu menyentuh daerah-daerah terpencil sehingga tidak kita temui kelurahan terbelakang. Dengan adanya dana kelurahan ini, tercipta pemerataan pembangunan di daerah.”
Dalam Sidang Paripurna ini, masing-masing provinsi menyampaikan laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihannya.
Setiap Anggota melakukan penyerapan aspirasi di daerah provinsi asal, selanjutnya dilaporkan dalam Sidang Paripurna ini untuk ditindaklanjuti oleh Komite-Komite DPD RI sesuai dengan bidang tugasnya. (akhir)
