JAKARTA, Beitalima.com–Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat, Asep Hidayat mengatakan, DPD RI sebagai jembatan untuk menyampaikan aspirasi daeah ke Pemerintah Pusat sesuai kewenangan dan kemampuan yang dimiliki.
Itu dikatakan Asep sat DPD RI menerima aspirasi DPRD Kota Tasikmalaya, terkait percepatan pembangunan kota itu di ruang rapat Komite IV DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/1). “Pada era otonomi daerah ini ada perlombaan menyampaikan aspirasi ke pusat,” kata Asep.
Sebagai senator Dapil Provinsi Jawa Barat, kata Asep, misi dan tanggung jawab dia adalah di bidang sosial. ”Misi dan tanggung jawab saya di DPD RI juga untuk misi sosial, jadi lebih gampang bagi saya menyentuh di bidang sosial. Di DPD saya bertugas di Badan Akuntabilitas Publik, ini semacam tempat mediasi bagi orang daerah,” ungkap dia.
Selaku anggota Komite IV DPD RI, Asep menjelaskan kepada DPRD Kota Tasikmalaya untuk dapat menyampaikan anggaran yang dibutuhkan ke Komite IV. “Sebagai contoh, saat ini di Komite IV di bidang anggaran sedang membahas RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah. Kemarin ke Kalimantan menggali informasi, ternyata ada hambatan seperti masalah regulasi perizinan, perpajakan dan tenaga kerja” jelas dia.
Untuk aspirasi pembangunan infrastruktur, masuk dalam kewenangan Komite II. Namun, Asep berjanji akan membawa aspirasi itu. “Walau saya bukan Komite II, tetapi kami biasa menitipkan aspirasi lintas komite. Jadi, silakan diinventarisir dan dipilih program yang mau akan disampaikan” terang dia.
Selain itu, Asep juga berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dalam bidang keagamaan. “Untuk pesantren sekarang ada program pembinaan wilayah kepesantrenan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).”
Anggota Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Bagas Suryono mengatakan, percepatan pembangunan di Kota Tasikmalaya diperlukan karena APBD kurang memadai. ”Tasikmalaya adalah juga dapil dari Bapak Asep, kami sampaikan butuh anggaran infrastruktur karena ada dua jembatan yang usianya sudah tua,” terang Bagas.
Anggota DPRD Tasikmalaya lainnya, Eti Guspitawati malah meminta agar DPD RI membantu anggaran di sosial. “Kami butuh untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Tasikmalaya.”
Aspirasi juga disampaikan Nurul Awali khususnya mengenai anggaran di bidang keagamaan. “Tasikmalaya ini terkenal dengan Kota Santri. Kami butuh anggaran untuk menghidupkan nuansa keagamaan di Tasikmalaya.”
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Tasikmalaya Yono S Karso yang juga hadir dalam pertemuan memaparkan bahwa Kota Tasikmalaya defisit anggaran. Karena itu, dia berharap agar DPD bersama Pemerintah Pusat membantu anggaran tersebut atau membantu menyalurkan aspirasi untuk menaikkan anggaran. “Kami mengajukan pembangunan taman dan air bersih karena PDAM baru melayani 23% kebutuhan penduduk” tegas Yono. (akhir)
