Jakarta, beritalima.com| – Komite IV DPD RI saat kunjungan kerja pengawasan ke Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara (BPKP-Sumut) temui adanya data serapan dana pembangunan di Sumut masih dibawah target.
Temuan ini menjadi agenda penting bahasan DPD dalam memantau kinerja pembangunan di daerah, sesuai UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025, khususnya terkait efektivitas pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Wakil Ketua Komite IV Elviana menyampaikan, kunjungan ini bagian dari mandat konstitusional untuk memastikan dana transfer pusat benar-benar memberi dampak. “DPD RI tidak ingin hanya menunggu laporan di Jakarta. Kami hadir di daerah untuk memastikan dana transfer pusat sampai kepada rakyat dan memberi manfaat nyata,” ujarnya.
Berdasarkan data BPKP Sumut, total Transfer ke Daerah (TKD) tahun ini mencapai Rp40,7 triliun, namun per 16 September 2025 realisasinya baru 64 persen, di bawah target ideal 70 persen. Yang lebih mengkhawatirkan, DAK Fisik baru terserap 12 persen, Kondisi ini berisiko menimbulkan penumpukan belanja di triwulan IV, yang kerap berujung pada buruknya kualitas proyek.
Temuan Kritis di Lapangan,BPKP Sumut menemukan sejumlah masalah teknis: kekurangan volume pekerjaan, pembayaran item di luar kontrak, hingga fasilitas publik seperti ambulans dan puskesmas pembantu yang mangkrak karena belum diserahterimakan. Di sektor pendidikan, terdapat peralatan sekolah yang tidak terpakai serta dana BOS yang tak sesuai kondisi riil.
Muhammad Nuh, anggota DPD asal Sumut sekaligus koordinator tim kunjungan, menekankan perlunya perbaikan tata kelola. “Efisiensi belanja perjalanan dinas ditargetkan 50 persen sesuai Inpres 1/2025, tapi di Sumut baru sekitar 44 persen. Ini menunjukkan penghematan anggaran belum optimal,” kritiknya.
Kebijakan efisiensi APBN 2025 yang memangkas sekitar Rp50 triliun anggaran TKD (transfer ke daerah) nasional dinilai memukul pembangunan daerah. Di Sumut, beberapa proyek strategis seperti rekonstruksi jalan, irigasi, dan gedung layanan publik terhambat.
Kabupaten Nias Barat menjadi salah satu daerah yang harus merombak alokasi dana akibat pemotongan ini. Tanpa strategi jelas, pemangkasan tersebut dikhawatirkan memperlebar kesenjangan layanan publik antar wilayah.
Elviana menegaskan hasil pengawasan akan dirumuskan dalam laporan resmi DPD RI ke DPR RI dan Pemerintah Pusat.“Setiap rupiah dari APBN harus benar-benar memberi manfaat di sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” terangnya.
Jurnalis: rendy/abri
