Surabaya – Setelah DPP Partai Gerindra memunculkan Tiga nama calon ketua DPD Gerindra Jatim secara definitive. Tiga nama tersebut antara lain Hadi Dediansyah ( Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim), Anwar Sadad (wakil ketua DPRD Jatim/Plt Ketua DPD Gerindra Jatim), dan Tjutjuk Sunaryo (wakil Walikota terpilih kota Blitar).
Menurut ketua Mahkamah partai DPP Gerindra, Habiburokhman, saat ini ketiga nama tersebut sedang dilakukan penggodokan di internal Mahkamah Partai.
“Kami menginginkan sosok calon ketua Gerindra Jatim yang bersih dan bebas dari korupsi dan masalah hukum, jelas pria yang juga anggota Komisi III DPR RI ini saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Senin (4/1/2021). Seperti dikutip dari Media Bidiknews.com.
Sejalan dengan DPP, Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim, Juli Nurani, SH., MH. CIQaR. Mendukung penuh sikap DPP tersebut “Kami sangat setuju, bahwa calon ketua DPD harus dicari yg bersih, tidak tersandera kasus, apalagi kasus korupsi dan juga yg memperhatikan kaum perempuan, 30% dikepengurusan DPD Gerindra Jatim kedepannya” ujar Julia sapaan akrabnya.
Masih menurut Julia, “bahwa aspirasi kami kaum perempuan, dapat dilibatkan secara konsisten bukan hanya menjadi pajangan di struktur kepengurusan belaka. Sebagaimana telah diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 2017”. Tandas Julia yg juga berprovesi sebagai dosen dan advokat ini melalui sambungan telpon.
Dikatakan Habiburokhman sebelumny, bahwa calon ketua Gerindra Jatim adalah harus orang yang bisa diterima semua kalangan di Gerindra Jatim dan sosok yg bersih.
“Selain diterima seluruh kalangan Gerindra Jatim, juga punya energi untuk keliling di DPC Gerindra Jatim. Calon ketua Gerindra Jatim harus bisa ngemong masing-masing DPC Gerindra di Jatim,”jelasnya. Dibeberkan oleh Habiburokhman, bagi DPP Gerindra, Jatim adalah propinsi super prioritas.” Harus bersih secara umum calon ketua definitive Gerindra Jatim,”sambungnya.
Mahkamah partai, sambung Habiburrokhman akan melakukan evaluasi khusus terhadap calon-calon tersebut. “Saya adalah ketua mahkamah partai sehingga akan melakukan evaluasi khusus terhadap nama-nama tersebut sebelum dibuatkan SK nya dan rekomendasi kepada ketua umum, pungkasnya. (ik)
