KUPANG, beritalima.com – Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Dewan
Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menggelar Pelatihan Nasional
Sistem Database Keanggotaan Partai Golkar dan Pendataan Online Kartu
Tanda Anggota (KTA) di Wisma PKBI selama dua hari, yakni 12 – 14 April
2017.
Demikian Siaran Pers yang disampaikan Wakil Ketua Bidang Media dan
Penggalangan Opini DPD Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur, Laurens
Leba Tukan, yang diterima wartawan media ini di Kupang, Rabu (12/4/2017)
malam.
Menurut Laurens, Acara itu dibuka oleh Ketua Bidang Kaderisasi dan
Keanggotaan, Ibnu Munzir dan dihadiri perwakilan pengurus dan
koordinator wilayah (korwil) dari 17 propinsi di Indonesia Timur dan
Perwakilan Organisasi Sayap (Orsa) dan Organisasi Kemasyarakatan
(Ormas) Hasta Karya.
Ibnu Munzir dalam sambutannya mengatakan, Partai Golkar adalah partai
tertua yang seharusnya memiliki infrastruktur terlengkap baik bangunan
fisik maupun database keanggotaan. “Namun pada kenyataannya belum
seperti itu. Jujur saja, Partai Golkar belum memiliki database ribuan
anggotanya yang komprehensif hingga tingkat desa” ujar legislator asal
Dapil Sulawesi Barat (Sulbar) ini.
Karenanya, lanjut Ibnu, membangun sistem database keanggotaan adalah
sebuah keharusan. “Dalam rangka bertransformasi menjadi partai modern
di era globalisasi ini, sudah menjadi keharusan bagi Partai Golkar
untuk membangun sistem database keanggotaan sekaligus melakukan
pendataan KTA secara online” tegas Ibnu.
Menurut Ibnu, kerja politik ini adalah kerja serius. “Ini adalah tugas
mulia bagi kita semua untuk meninggalkan legacy, meninggalkan warisan
yang monumental bagi Partai Golkar. Karenanya harus dikerjakan dengan
serius” kata Ibnu.
Ibnu bahkan menganggap pekerjaan ini ujung tombak partai dibandingkan
pemenangan pemilu. “Bila dikerjakan tuntas, maka bidang keanggotaan
inilah yang menjaga eksistensi Partai Golkar agar tetap lolos
verifikasi aktual KPU” pungkas Ibnu.
Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan
verifikasi aktual terhadap partai-partai calon peserta pemilu 2019,
salah satunya Partai Golkar. Dan, salah satu yang harus dipersiapkan
adalah 1000 KTA per kabupaten/ kota. Artinya, Partai Golkar minimal
harus memiliki database untuk 514.000 KTA yang tersebar di 34
propinsi. Untuk menghindari kesalahan maupun KTA ganda yang akan gugur
saat cek acak KPU, tentunya target aman harus ditingkatkan 50% (L. Ng.
Mbuhang)
