Jakarta, beritalima.com|- Di tengah derasnya isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2026, pemerintah melalui DPR RI memastikan kabar tersebut tidak benar, publik diminta tenang, seperti dijelaskan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad.
Pernyataan itu disampaikan usai adanya komunikasi intensif antara DPR dan pemerintah. Dasco menyebut, telah dikonfirmasi langsung oleh Prasetyo Hadi yang mewakili Pemerintah.
“Belum ada rencana penyesuaian harga BBM, termasuk isu yang beredar akan naik 1 April besok,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan (31/3).
Namun di lapangan, kepanikan telanjur terjadi. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU menjadi bukti kepercayaan publik terhadap stabilitas harga energi masih rapuh.
“Kami minta masyarakat tidak panik, tidak perlu antre, apalagi sampai menimbun BBM,” ujar Dasco.
Meski demikian, pernyataan “belum ada rencana” justru memunculkan pertanyaan baru. Pasalnya, ini kerap ditafsirkan sebagai penundaan, bukan jaminan. Dalam konteks global yang tengah bergejolak—terutama akibat konflik geopolitik yang mempengaruhi harga minyak dunia—ruang ekonomi dan fiskal pemerintah untuk menahan harga BBM dinilai tidak sepenuhnya aman.
Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan pasokan energi. Pemerintah, kata Dasco, juga memastikan stok BBM dalam kondisi aman.
Namun, publik patut mencermati stabilitas harga BBM bukan hanya soal stok, melainkan juga ketahanan anggaran negara terhadap fluktuasi harga minyak internasional dan nilai tukar rupiah. Tanpa transparansi lebih jauh soal skema subsidi dan proyeksi fiskal, jaminan “harga tidak naik” berpotensi menjadi pernyataan sementara.
Dengan kata lain, pemerintah memang berhasil meredam kepanikan jangka pendek. Tapi pertanyaan yang lebih besar masih menggantung: sampai kapan harga BBM bisa benar-benar dipertahankan di tengah tekanan global yang kian tidak menentu?
Jurnalis: rendy/abri
