Jakarta, beritalima.com|- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sujatmiko menilai tantangan utama penanganan bencana hidrometeorologi di Indonesia bukan terletak pada keterbatasan informasi cuaca, melainkan lemahnya kesiapan dan respons pemerintah daerah dalam menindaklanjuti peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bertema “Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana” di Jakarta (5/2).
Menurut Sujatmiko, BMKG telah memiliki sistem pemantauan cuaca yang relatif lengkap dan terstruktur. BMKG, ucapnya, mengoperasikan stasiun pengamatan di setiap provinsi, memadukan data satelit, serta secara rutin menyampaikan informasi cuaca, baik bulanan maupun mingguan.
“Informasi dari BMKG itu jelas dan rutin. Bahkan sudah ada pembaruan mingguan. Persoalannya, setelah informasi itu sampai ke daerah, banyak pemerintah daerah yang belum siap menentukan langkah apa yang harus dilakukan,” papar Sujatmiko.
Ia menambahkan, BMKG telah menawarkan teknologi modifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi dini untuk menekan risiko bencana akibat curah hujan ekstrem. Sejumlah daerah seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah telah mulai memanfaatkan teknologi tersebut dengan harapan dapat mengurangi intensitas hujan ekstrem di atas 150 milimeter per hari.
Namun, Sujatmiko mengakui, pemanfaatan teknologi tersebut belum diiringi kesiapan kebijakan dan koordinasi yang memadai di tingkat daerah. Akibatnya, peringatan dini kerap berhenti pada level informasi, tanpa berujung pada aksi mitigasi yang konkret.
“Banyak daerah masih bingung. Informasi sudah ada, tapi mau diapakan? Mau mitigasi seperti apa? Ini yang perlu dibenahi,” kritiknya.
Menghadapi ancaman siklon tropis yang terbentuk semakin cepat dan ekstrem, Komisi V DPR RI, lanjut Sujatmiko, telah mendorong BMKG untuk mengambil langkah antisipatif, termasuk optimalisasi modifikasi cuaca. Meski tidak selalu dapat diterapkan pada fase awal pembentukan siklon, teknologi tersebut dinilai mampu mengurangi intensitas hujan hingga sekitar 30 persen pada kondisi tertentu.
Selain itu, Komisi V mendorong peningkatan anggaran BMKG, baik untuk penguatan teknologi modifikasi cuaca serta pengadaan peralatan pemantauan lebih canggih. Langkah ini penting untuk menekan dampak bencana hidrometeorologi yang frekuensinya kian meningkat.
Terkait evaluasi bencana di Sumatera, Sujatmiko menegaskan tidak semua kejadian cuaca ekstrem dapat dimitigasi melalui teknologi. Pembentukan siklon tropis yang sangat cepat, misalnya, masih berada di luar jangkauan intervensi saat fase awal.
“Karena itu, kita harus kembali ke pencegahan jangka panjang. Kawasan hutan harus dijaga, daerah aliran sungai dilindungi, dan tata ruang diperketat. Kalau ini diabaikan, hujan ekstrem sedikit saja bisa berujung banjir dan longsor besar,” terangya.
Jurnalis: rendy/abri
